BPK Periksa Keuangan Kemenlu 2024: Fokus pada PNBP dan Belanja

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengaudit laporan keuangan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tahun 2024 dari Januari hingga Mei 2025, dengan fokus pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), belanja pegawai, barang, dan modal.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memeriksa laporan keuangan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tahun anggaran 2024. Pemeriksaan ini mencakup satuan kerja pusat dan perwakilan KBRI di seluruh dunia, berlangsung dari 16 Januari hingga 28 Mei 2025. Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, memimpin entry meeting untuk memastikan kelancaran proses audit.

Proses audit ini menggunakan pendekatan risk based audit (RBA). Artinya, BPK telah melakukan pemeriksaan interim tahun lalu untuk mengidentifikasi risiko-risiko dalam pengelolaan anggaran Kemenlu. Dengan RBA, BPK dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien dan memberikan evaluasi komprehensif terhadap kinerja pemerintah.

Berkat pemeriksaan interim, audit selanjutnya akan fokus pada beberapa area penting. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal menjadi sorotan utama. Fokus ini menunjukkan komitmen BPK terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Nyoman Adhi Suryadnyana menekankan pentingnya kerja sama antara BPK dan Kemenlu. Ia optimistis proses audit akan berjalan lancar berkat kerja sama yang telah terjalin baik selama ini. Ia juga berharap Kemenlu memperbaiki kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), ketidakpatuhan, dan temuan berulang yang teridentifikasi.

Lebih lanjut, BPK berharap Kemenlu menyediakan sumber daya dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Sinergi antara BPK dan Kemenlu diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel.

Penekanan pada koordinasi dan kerja sama antar lembaga menjadi fokus BPK dalam lima tahun terakhir. BPK menyadari bahwa keberhasilan program pemerintah membutuhkan kerja sama yang solid antar kementerian dan lembaga, menghindari pendekatan yang parsial dan terkotak-kotak.

Kesimpulannya, audit BPK terhadap laporan keuangan Kemenlu TA 2024 merupakan langkah penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Fokus pada PNBP dan berbagai pos belanja menunjukkan komitmen BPK terhadap efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran negara. Kerja sama antara BPK dan Kemenlu diharapkan dapat menghasilkan temuan yang konstruktif demi perbaikan tata kelola keuangan di masa mendatang.