BPKH Beri Bantuan Tambahan Biaya Haji hingga Rp35 Juta, Segera Daftar!

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menawarkan bantuan tambahan biaya haji hingga Rp35 juta bagi calon jamaah yang telah mendaftar dan memiliki tabungan minimal Rp25 juta; segera daftarkan diri Anda!

Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Mulyadi, mengajak masyarakat Indonesia untuk segera mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji. Ajakan ini disampaikan dalam Seminar Nasional AppliedHE Xchange 2025 Universitas Sebelas Maret (UNS) di Kabupaten Badung, Bali, Senin (24/2). Langkah ini dinilai penting agar masyarakat dapat memperoleh bantuan tambahan pembiayaan haji yang signifikan.

Menurut Mulyadi, BPKH akan mengelola dana tabungan haji yang melebihi Rp25 juta. Pengelolaan dana tersebut bertujuan untuk menambah dana calon jamaah haji, sehingga dapat meringankan biaya keberangkatan. Ia memastikan, "Dengan pengelolaan yang baik, calon haji dengan tabungan di atas Rp25 juta akan mendapatkan tambahan biaya dari BPKH saat keberangkatan." Hal ini merupakan sebuah peluang emas bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji.

Keuntungan ini diperkirakan mencapai Rp30 juta hingga Rp35 juta per orang, khususnya untuk jamaah haji reguler. Oleh karena itu, Mulyadi mendorong masyarakat untuk segera mendaftar. Ia juga menjelaskan bahwa dana tabungan haji di atas Rp25 juta tidak lagi dikelola oleh bank, melainkan langsung oleh BPKH, yang menjamin pengelolaan dana yang akuntabel dan transparan serta diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BPKH menjamin keamanan dan pengelolaan dana haji secara optimal. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut akan dialokasikan sebagai bantuan tambahan biaya haji. Mulyadi menegaskan, "Dana yang dibayar jamaah aman, dan BPKH melakukan top up haji bukan dari setoran jamaah, tetapi dari keuntungan yang dihasilkan BPKH." Hal ini memastikan bahwa dana jamaah tetap terjaga dan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Masyarakat diajak untuk mengawasi pengelolaan dana haji agar keuntungannya benar-benar dialokasikan untuk membantu meringankan beban biaya haji. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana haji oleh BPKH. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa tenang dan yakin bahwa dananya dikelola dengan baik dan aman.

Meskipun nominal bantuan tambahan biaya haji belum dapat dipastikan secara pasti setiap tahunnya, karena akan diputuskan bersama DPR, Kementerian Agama, dan Badan Penyelenggara Haji, Mulyadi memastikan bahwa seluruh keuntungan BPKH akan dikembalikan kepada jamaah. Ia menekankan, "Setiap keuntungan BPKH semuanya dikembalikan ke jamaah, tidak ada satu pun dana jamaah yang masuk ke kas BPKH, semuanya akan dikembalikan ke rekening jamaah."

Pada tahun 2025, BPKH telah menyiapkan total dana haji sekitar Rp20 triliun untuk 221 ribu calon jamaah haji. Jumlah tersebut mencakup 92 persen jamaah haji reguler dan 8 persen jamaah haji khusus. Dana tersebut sudah termasuk tambahan biaya bantuan dari keuntungan yang diperoleh BPKH. Dengan demikian, calon jamaah haji dapat merasa lebih tenang dan terbantu dalam mempersiapkan keberangkatan mereka.

BPKH memastikan ketersediaan dana haji hingga tahun 2027, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir mengenai keberangkatan haji mereka. Hal ini menunjukkan komitmen BPKH dalam memberikan pelayanan terbaik kepada calon jamaah haji dan memastikan kelancaran proses penyelenggaraan ibadah haji.

Program bantuan tambahan biaya haji ini merupakan bentuk nyata dari komitmen BPKH dalam memberikan kemudahan dan keringanan bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan semakin banyak masyarakat Indonesia yang dapat menunaikan rukun Islam kelima tersebut.

Masyarakat diimbau untuk segera mendaftar haji dan memanfaatkan kesempatan mendapatkan bantuan tambahan biaya haji dari BPKH. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, BPKH berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh calon jamaah haji di Indonesia.