BPN Jatim Percepat Sertifikasi 5.000 Tanah Wakaf di Tuban

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur mendorong percepatan sertifikasi 5.000 tanah wakaf di Tuban untuk memberikan kepastian hukum bagi tempat ibadah dan pondok pesantren.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur gencar mendorong percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Tuban. Sebanyak 5.000 bidang tanah wakaf ditargetkan untuk segera mendapatkan sertifikat, guna memberikan kepastian hukum bagi tempat ibadah dan pondok pesantren di wilayah tersebut. Inisiatif ini diumumkan Kepala Kanwil BPN Jatim, Asep Heri, di Surabaya pada Selasa, 25 Februari 2024.

Langkah ini diambil sebagai respon atas masih banyaknya tanah wakaf di Jawa Timur yang belum bersertifikat. Asep Heri mengungkapkan bahwa terdapat 80.000 bidang tanah wakaf di Jawa Timur yang belum memiliki sertifikat. Di Kabupaten Tuban sendiri, terdapat 5.000 bidang tanah wakaf yang menjadi prioritas dalam program percepatan sertifikasi ini. Program ini diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat Tuban, khususnya bagi lembaga keagamaan yang mengelola tanah wakaf tersebut.

Percepatan sertifikasi tanah wakaf ini merupakan bagian dari program prioritas 100 hari kerja Kepala Kanwil BPN Jatim. Selain percepatan sertifikasi tanah wakaf, program tersebut juga mencakup peningkatan kualitas data pertanahan, penyelesaian tunggakan layanan pertanahan, dan memastikan seluruh aset pondok pesantren di Jawa Timur telah bersertifikat. Hal ini menunjukkan komitmen BPN Jatim untuk memberikan pelayanan pertanahan yang optimal dan berkeadilan bagi masyarakat.

BPN Jatim telah menginstruksikan seluruh Kantor Pertanahan di Jawa Timur untuk serius dalam menyelesaikan target sertifikasi tanah wakaf. Tidak hanya itu, BPN Jatim juga mendorong Kantor Pertanahan untuk melakukan sensus ke desa-desa guna mendata tanah wakaf yang belum bersertifikat. Kerjasama dengan Kementerian Agama, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan perangkat desa sangat penting dalam proses pendataan ini.

Kepala Kanwil BPN Jatim menekankan pentingnya kerjasama antar pihak terkait. "Mulai besok kepala kantor saya instruksikan mengumpulkan Kemenag, NU, Muhammadiyah dan perangkat desa untuk melakukan pendataan terkait tanah wakaf dan tempat ibadah mana saja yang belum bersertifikat," tegas Asep Heri. Kerjasama yang solid diharapkan mampu mempercepat proses sertifikasi dan meminimalisir kendala yang mungkin muncul selama proses tersebut.

Setelah proses sertifikasi selesai, BPN Jatim berencana untuk membuat peta sebaran sertifikat wakaf. Peta ini akan digunakan untuk melakukan mitigasi penggunaan dan pemanfaatan tanah wakaf agar sesuai dengan peruntukannya. Langkah ini menunjukkan komitmen BPN Jatim untuk memastikan tanah wakaf digunakan secara optimal dan bermanfaat bagi masyarakat.

BPN Jatim memiliki data tanah wakaf dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di setiap kota/kabupaten di Jawa Timur. Data ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program percepatan sertifikasi tanah wakaf. Dengan adanya data yang akurat, diharapkan proses sertifikasi dapat dilakukan secara terarah dan efisien.

Target 5.000 sertifikat tanah wakaf di Tuban merupakan langkah awal dalam upaya BPN Jatim untuk menyelesaikan permasalahan sertifikasi tanah wakaf di Jawa Timur. Keberhasilan program ini diharapkan dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi kabupaten/kota lain di Jawa Timur untuk melakukan hal yang sama.

Proses pendataan dan sertifikasi tanah wakaf ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi tempat ibadah dan pondok pesantren di Tuban. Dengan adanya sertifikat, pengelolaan tanah wakaf dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel.

BPN Jatim berharap agar semua pihak dapat bekerja sama untuk mempercepat program sertifikasi tanah wakaf di Jawa Timur. Kerjasama yang baik antar instansi dan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan program ini. Dengan demikian, tempat ibadah dan pondok pesantren dapat lebih fokus pada kegiatan keagamaan dan pendidikan tanpa perlu khawatir akan status kepemilikan tanahnya.

Sertifikasi tanah wakaf merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi aset-aset keagamaan. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan tata kelola pertanahan yang lebih baik dan transparan. Keberhasilan program ini akan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan keagamaan dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur.