BPN Papua Imbau Validasi Sertifikat Elektronik: Pastikan Legalitas Tanah Anda

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Papua mengajak warga untuk segera memvalidasi sertifikat elektronik tanah mereka yang diterbitkan melalui PTSL dan redistribusi tanah sejak tahun 2024, guna memastikan legalitas dan keamanan data kepemilikan.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Papua menyerukan kepada seluruh masyarakat Papua untuk segera melakukan validasi sertifikat elektronik tanah mereka. Imbauan ini disampaikan menyusul proses validasi yang telah dimulai sejak tahun 2024, mencakup sertifikat yang diterbitkan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan redistribusi tanah.

Kepala Kantor Wilayah BPN Papua, Roy Wayoi, menjelaskan bahwa meskipun batas waktu validasi belum ditentukan, masyarakat didorong untuk segera melakukan proses tersebut. Fasilitas validasi tersedia di 12 kantor pertanahan di seluruh Papua. "Memang belum mengetahui batas validasi tersebut namun kami membuka ruang bagi masyarakat yang melakukan validasi," kata Roy dalam keterangannya di Jayapura, Senin.

Proses validasi ini bertujuan untuk memastikan keabsahan dan legalitas kepemilikan tanah. Dengan sertifikat digital, diharapkan tidak akan ada lagi permasalahan sertifikat ganda atau tumpang tindih kepemilikan. "Dengan begitu tidak ada lagi sertifikat di atas sertifikat karena semua sudah ada legalitas," tegasnya.

Menurut Roy Wayoi, validasi sertifikat elektronik memberikan sejumlah keuntungan bagi masyarakat. Salah satunya adalah keamanan data kepemilikan tanah yang tersimpan secara digital. "Dengan begitu maka semua sertifikat akan tersimpan baik karena telah digital," ujarnya. Selain itu, proses validasi ini juga relatif mudah dan terjangkau.

Masyarakat hanya perlu membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk melakukan validasi. BPN Papua juga aktif mendorong masyarakat untuk beralih ke sertifikat digital melalui sosialisasi dan kemudahan akses di berbagai kantor pertanahan. Setiap kantor pertanahan diwajibkan untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat dalam proses ini.

BPN menekankan pentingnya validasi sertifikat tanah bagi masyarakat Papua. Validasi ini memastikan bahwa sertifikat yang dimiliki sah dan terdaftar secara resmi. Kepemilikan tanah yang jelas dan terdokumentasi dengan baik akan memberikan kepastian hukum dan mencegah potensi sengketa di masa mendatang. "Validasi sertifikat sangat penting untuk dilakukan oleh masyarakat guna memastikan bahwa sertifikat yang dipegang adalah valid dan sah," tambah Roy.

Meskipun detail teknis mengenai langkah-langkah validasi belum dijelaskan secara rinci dalam rilis berita, masyarakat dapat mengunjungi 12 kantor pertanahan di Papua untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. BPN Papua juga diharapkan akan memberikan informasi lebih detail mengenai proses validasi, persyaratan, dan biaya yang dibutuhkan melalui saluran komunikasi resmi mereka. Masyarakat diimbau untuk aktif mencari informasi terbaru dan memastikan legalitas kepemilikan tanah mereka.

Imbauan BPN Papua untuk segera memvalidasi sertifikat elektronik tanah merupakan langkah penting dalam memastikan keamanan dan legalitas kepemilikan tanah di Papua. Proses validasi yang mudah dan terjangkau ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan mencegah potensi konflik agraria. Dengan dukungan penuh dari BPN dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan seluruh sertifikat tanah di Papua dapat segera divalidasi dan tercatat secara digital.