BPOM Cabut Izin Edar Tiga Minuman Bubuk yang Diklaim untuk Ibu Menyusui

BPOM mengambil tindakan tegas terhadap tiga produk minuman bubuk, Momsy, Mama Bear, dan Mom Uung, yang mempromosikan produknya untuk ibu menyusui dengan klaim tidak sesuai label dan izin edar.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengambil tindakan tegas terhadap promosi tiga produk minuman serbuk yang ditujukan untuk ibu menyusui. Tindakan ini diambil setelah ditemukan adanya promosi yang menyesatkan di media sosial dan ketidaksesuaian klaim pada label produk dengan izin edarnya. Ketiga produk tersebut adalah Momsy, Mama Bear, dan Mom Uung.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menjelaskan bahwa berdasarkan penelusuran data registrasi, produk Momsy dan Mama Bear terdaftar sebagai minuman serbuk biasa dan tidak diperuntukkan bagi ibu menyusui. Sementara itu, Mom Uung terdaftar dalam dua kategori: minuman serbuk biasa dan minuman khusus ibu menyusui. Meskipun komposisi ketiga produk tersebut tidak mengandung pemanis buatan, klaim pada label produk seperti "Susu pelancar ASI" dinilai menyesatkan karena tidak sesuai dengan izin edar yang telah dikeluarkan.

Ketiga produk tersebut telah dipromosikan secara luas melalui media sosial, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan ibu menyusui. BPOM bergerak cepat untuk melindungi konsumen dengan melakukan investigasi dan mengambil tindakan hukum yang diperlukan. Hal ini menunjukkan komitmen BPOM dalam mengawasi peredaran produk makanan dan minuman di Indonesia serta melindungi kesehatan masyarakat.

Atas pelanggaran yang dilakukan oleh ketiga produsen minuman tersebut, BPOM telah memberikan sanksi berupa pembatalan izin edar. Hal ini dilakukan terhadap produk yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, BPOM juga menghentikan kegiatan produksi dan peredaran produk, termasuk penjualan online. Perintah penarikan produk dari peredaran juga telah dikeluarkan, dan BPOM akan mengawasi pelaksanaan penarikan tersebut.

Sebagai bagian dari sanksi, BPOM memberikan peringatan dan melarang penayangan iklan yang tidak sesuai ketentuan. Seluruh unit pelaksana teknis BPOM diinstruksikan untuk mengawal proses penarikan produk dari pasaran. BPOM menekankan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keamanan pangan sesuai dengan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Kepala BPOM juga mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada dan cerdas dalam memilih produk pangan. Masyarakat diimbau untuk menerapkan prinsip Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa) sebelum mengonsumsi produk makanan dan minuman. Apabila menemukan produk pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan, masyarakat dapat melaporkannya kepada BPOM.

BPOM menghimbau masyarakat untuk senantiasa teliti dalam memeriksa label dan izin edar produk sebelum membelinya, terutama produk yang ditujukan untuk ibu menyusui dan bayi. Pastikan produk tersebut telah terdaftar dan memenuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan oleh BPOM. Jangan mudah terpengaruh oleh iklan yang menjanjikan khasiat tertentu tanpa bukti ilmiah yang kuat.

Langkah tegas BPOM ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dan melindungi konsumen dari produk yang tidak aman. BPOM berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan perlindungan konsumen agar masyarakat Indonesia dapat mengonsumsi produk pangan yang aman dan berkualitas.

Dengan adanya kasus ini, masyarakat diharapkan lebih waspada dan kritis dalam memilih produk yang dikonsumsi, khususnya bagi ibu menyusui yang membutuhkan asupan nutrisi yang tepat untuk kesehatan diri dan bayinya. Selalu periksa label dan pastikan produk tersebut telah terdaftar di BPOM dan memenuhi standar keamanan pangan.

• Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa) sebelum membeli produk makanan dan minuman.
• Laporkan kepada BPOM jika menemukan produk pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan.
• Teliti informasi produk dan jangan mudah terpengaruh iklan yang menyesatkan.

BPOM terus berkomitmen untuk menjaga keamanan pangan di Indonesia dan melindungi kesehatan masyarakat. Semoga kasus ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk selalu memprioritaskan keamanan dan kualitas produk yang beredar.