BPOM Susun Aturan Ketat untuk Influencer yang Promosikan Kosmetik

BPOM sedang menyiapkan aturan baru untuk influencer yang mempromosikan produk kosmetik guna mencegah peredaran produk ilegal dan melindungi konsumen.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) saat ini tengah merancang aturan baru yang mengatur aktivitas para influencer dalam mempromosikan produk kosmetik. Aturan ini bertujuan melindungi masyarakat dari bahaya produk kecantikan ilegal yang beredar di pasaran. Hal ini diungkapkan oleh Kepala BPOM, Taruna Ikrar, di Jakarta pada Jumat, 21 Februari 2024.

Menurut Kepala BPOM, aturan ini tidak hanya akan mengatur tata cara promosi kosmetik oleh influencer, tetapi juga mencakup aspek lain untuk mencegah peredaran kosmetik ilegal. BPOM menyadari pentingnya menjaga kepercayaan publik agar tidak terjadi resistensi terhadap produk obat atau makanan tertentu. Contohnya, jika kepercayaan publik terhadap obat hipertensi hilang, masyarakat akan ragu untuk mengkonsumsinya, yang berdampak serius pada kesehatan.

Langkah ini diambil sebagai respon atas maraknya promosi produk kosmetik ilegal di media sosial. BPOM menekankan bahwa aturan ini bukan untuk mendzalimi para influencer, melainkan untuk melindungi mereka dan masyarakat dari risiko yang ditimbulkan oleh produk-produk tersebut. Aturan ini juga akan mengatur sanksi bagi influencer yang mempromosikan produk ilegal.

Kepala BPOM menjelaskan proses penyusunan aturan ini melibatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, diskusi, sinkronisasi dengan kepentingan masyarakat, dan uji publik yang melibatkan asosiasi kosmetik dan pangan. Hal ini menunjukkan komitmen BPOM untuk melibatkan berbagai pihak dalam proses pembuatan aturan ini.

BPOM menyadari pentingnya transparansi dalam proses pembuatan dan penerapan aturan ini. Setiap produk hukum yang dibuat, termasuk nomor izin edar, akan dikomunikasikan kepada publik beserta prosedurnya. BPOM menganggap influencer dan media sebagai mitra penting dalam menjaga keamanan produk kosmetik.

Aturan ini juga akan memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administratif dan pidana, sesuai dengan Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda maksimal Rp5 miliar.

BPOM menekankan pentingnya melindungi konsumen dari produk kosmetik ilegal yang berbahaya. Aturan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi konsumen dan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat di industri kosmetik. Transparansi menjadi kunci utama dalam upaya BPOM untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan keamanan produk kosmetik yang beredar di pasaran.

Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses penyusunan aturan ini, BPOM berupaya untuk menciptakan aturan yang komprehensif dan efektif. Aturan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi influencer dan pelaku usaha kosmetik dalam menjalankan kegiatan promosi dan produksi produk kosmetik, sehingga dapat melindungi konsumen dan menjaga reputasi industri kosmetik Indonesia.

BPOM juga berharap aturan ini dapat mencegah terjadinya keributan di media sosial yang dapat berdampak pada produk-produk lain, seperti makanan, minuman, obat, dan suplemen. Kepercayaan publik terhadap BPOM sangat penting untuk dijaga agar masyarakat dapat mengakses produk-produk yang aman dan berkualitas.

Kesimpulannya, aturan baru ini merupakan langkah penting BPOM dalam melindungi konsumen dan menjaga keamanan produk kosmetik di Indonesia. Dengan adanya aturan yang jelas dan sanksi yang tegas, diharapkan dapat mencegah peredaran produk kosmetik ilegal dan menciptakan industri kosmetik yang lebih bertanggung jawab.