Bulog Manokwari Hentikan Sementara Penjualan Beras SPHP: Stok Aman Hingga Enam Bulan

Bulog Cabang Manokwari menghentikan penjualan beras SPHP sementara waktu mengikuti arahan Bapanas, meskipun stok beras aman hingga enam bulan ke depan dan permintaan masyarakat tinggi.

Bulog Cabang Manokwari, Papua Barat, telah menghentikan sementara penjualan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) sejak 7 Februari 2025. Keputusan ini berdasarkan perintah langsung dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI di Jakarta. Penghentian penjualan beras bersubsidi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat yang membutuhkannya.

Kepala Bulog Manokwari, Sheika Irawaty, menjelaskan bahwa penghentian penjualan beras SPHP bersifat sementara. Saat ini, Bulog Manokwari masih menunggu arahan lebih lanjut terkait penugasan penjualan beras SPHP dari Bulog pusat. Meskipun penjualan dihentikan, stok beras di Manokwari dipastikan aman untuk beberapa waktu ke depan.

Dengan stok beras yang cukup melimpah, Bulog Manokwari memastikan ketersediaan beras hingga enam bulan mendatang. Hal ini berkat stok beras yang mencapai 1.200 ton di gudang, ditambah 2.000 ton lagi yang masih dalam perjalanan menuju Manokwari. Saat ini, stok tersebut difokuskan untuk memenuhi kebutuhan beras Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah tersebut.

Bulog Manokwari bertanggung jawab atas penyaluran beras untuk ASN di lima wilayah, yaitu Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Dengan rata-rata penyaluran beras ASN sebesar 458 ton per bulan, stok beras yang ada saat ini diyakini cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga enam bulan ke depan.

Meskipun stok aman, penghentian penjualan beras SPHP telah memicu permintaan dari masyarakat agar penjualan dilanjutkan. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) juga turut menyuarakan hal serupa. Namun, Bulog Manokwari menegaskan ketidakmampuannya untuk melanjutkan penjualan tanpa adanya penugasan resmi dari Bulog pusat.

Sheika Irawaty menambahkan bahwa keputusan ini diambil untuk memastikan tertib administrasi dan penyaluran bantuan pangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihaknya berkomitmen untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di wilayah Manokwari.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, sebelumnya menjelaskan bahwa penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan beras akan kembali dilakukan setelah harga gabah kering panen (GKP) mencapai di atas Rp6.500 per kilogram. Langkah ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga pangan dan mencegah beban tambahan bagi masyarakat.

Bulog ditargetkan untuk membeli gabah petani setara beras hingga 1,5 juta ton dengan harga GKP di atas Rp6.500 per kilogram. Setelah target tersebut tercapai, penyaluran beras SPHP akan kembali dilakukan. Saat ini, stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog mencapai 2 juta ton, siap digunakan untuk menjaga kestabilan pasokan beras di seluruh Indonesia.

Stok CBP tersebut akan difokuskan untuk menghadapi bulan Ramadhan dan Lebaran 2025, periode di mana permintaan beras biasanya meningkat dan berpotensi menyebabkan kenaikan harga. Pemerintah berupaya untuk mengantisipasi hal tersebut agar stabilitas harga pangan tetap terjaga.

Dengan demikian, penghentian sementara penjualan beras SPHP di Manokwari merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di seluruh Indonesia. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan stok beras yang cukup melimpah dan menunggu harga GKP sesuai target yang telah ditetapkan.