Bulog Tunda Bantuan Pangan di OKU Raya: 96.613 KPM Terdampak

Penyaluran beras bantuan pangan dan Program SPHP di OKU Raya, Sumatera Selatan, ditunda Bulog hingga waktu tak ditentukan, berdampak pada 96.613 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Bulog menunda penyaluran beras bantuan pangan di Ogan Komering Ulu (OKU) Raya, Sumatera Selatan. Keputusan ini berdampak pada 96.613 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tiga kabupaten: OKU, OKU Timur, dan OKU Selatan. Penundaan tersebut diumumkan pada Jumat, 14 Februari 2025, oleh Kepala Bulog OKU, Julhaidar Romadon, di Baturaja.

Kepala Bulog OKU menjelaskan bahwa penundaan ini merupakan kebijakan dari Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, yang berlaku sejak awal Februari 2025. Tujuannya adalah untuk menstabilkan harga beras di pasaran dan mencegah anjloknya harga gabah. Selain bantuan pangan, penyaluran beras Program SPHP juga dihentikan sementara.

Keputusan ini menimbulkan dampak signifikan bagi masyarakat. Sebanyak 96.613 KPM di OKU Raya tidak lagi menerima bantuan beras 10 kilogram per bulan. Dona, warga Baturaja, misalnya, mengaku bantuan tersebut sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarganya, terutama di tengah kenaikan harga beras.

Dona mewakili banyak warga yang khawatir dengan penghentian bantuan ini. Ia berharap pemerintah tetap menyalurkan bantuan, atau setidaknya memberikan alternatif bantuan lain untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pokok. "Kalau bantuan pangan dihapus, masyarakat miskin yang dirugikan. Kalaupun beras tidak bisa disalurkan, mungkin bisa diganti dengan bantuan lainnya," ungkap Dona.

Julhaidar Romadon menegaskan bahwa penundaan ini bersifat sementara. Ia menambahkan bahwa akan ada pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait kelanjutan program bantuan pangan tersebut. Bulog sendiri tengah menunggu arahan lebih lanjut mengenai kebijakan ini dan kapan penyaluran bantuan akan dilanjutkan.

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional berupaya menjaga stabilitas harga beras. Dengan menunda penyaluran bantuan, diharapkan pasokan beras di pasaran tidak terganggu dan harga tetap terkendali. Strategi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Penundaan bantuan pangan ini menghadirkan tantangan bagi pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu mempertimbangkan solusi alternatif untuk membantu KPM yang terdampak, sembari berupaya menjaga stabilitas harga beras. Transparansi dan komunikasi yang efektif kepada masyarakat sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman dan kekhawatiran yang lebih luas.

Situasi ini juga menyoroti pentingnya program perlindungan sosial yang berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan ekonomi. Pemerintah perlu terus memantau situasi dan menyesuaikan program bantuan agar tetap efektif dan tepat sasaran.

Penundaan penyaluran bantuan pangan di OKU Raya menimbulkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat, terutama bagi KPM yang menggantungkan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok. Meskipun bertujuan untuk menjaga stabilitas harga beras, pemerintah perlu mencari solusi alternatif untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga selama masa penundaan ini. Transparansi dan komunikasi yang baik sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.