Buron Kasus Penggelapan Dana PMI Rp230 Juta Dipulangkan ke Bali

I Wayan Depa Yogiana, buron kasus penggelapan dana pekerja migran Indonesia (PMI) senilai Rp230 juta, berhasil ditangkap di Batam dan dipulangkan ke Bali untuk menjalani hukuman penjara.

Denpasar, 19 Februari 2025 - I Wayan Depa Yogiana (34), seorang buron yang terlibat kasus penggelapan dana pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia (PMI) senilai Rp230 juta, telah dipulangkan ke Denpasar, Bali, setelah ditangkap di Batam. Penangkapan ini merupakan hasil koordinasi antara Kantor Imigrasi Batam, tim Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali. Wayan Depa, yang merupakan direktur perusahaan penyalur PMI, telah berhasil lolos ke Malaysia sebelum akhirnya ditangkap dan diekstradisi.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Bali, Putu Agus Eka Sabana Putra, membenarkan pemulangan Wayan Depa. Ia menjelaskan bahwa proses pemulangan dilakukan melalui Surabaya sebelum akhirnya tiba di Denpasar. Penangkapan Wayan Depa di Pelabuhan Citra Tritunas Batam (Harbour Bay) pada Senin (17/2) menandai berakhirnya pelariannya selama beberapa minggu.

Kasus ini bermula dari laporan 46 calon PMI yang merasa ditipu oleh perusahaan Wayan Depa. Mereka telah membayar uang sebesar Rp230 juta untuk proses pemberangkatan ke sejumlah negara, namun tidak mendapatkan pelayanan yang dijanjikan. Setelah melalui proses hukum yang panjang, Wayan Depa akhirnya divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara.

Menurut catatan Imigrasi, Wayan Depa meninggalkan Indonesia melalui Pelabuhan Harbour Bay pada 25 Januari 2025 menuju Malaysia. Ironisnya, keberangkatannya ini terjadi sebelum daftar cekal terhadap dirinya diterima oleh pihak Imigrasi. Daftar cekal tersebut baru terbit pada 13 Februari 2025, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1037/K/Pid.2024 tertanggal 9 Juli 2024.

Berkat kerja sama yang baik antara Kejaksaan dan Imigrasi, Wayan Depa berhasil ditangkap saat kembali ke Indonesia pada 17 Februari 2025. Keberhasilan penangkapan ini menunjukkan pentingnya koordinasi antar lembaga dalam menangani kasus-kasus kejahatan lintas negara.

Proses hukum yang dilalui Wayan Depa cukup panjang. Ia diadili di Pengadilan Negeri Denpasar, kemudian melalui proses banding di Pengadilan Tinggi Denpasar, dan akhirnya sampai ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Wayan Depa, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menjatuhkan hukuman penjara satu tahun enam bulan tetap berlaku.

Eka menjelaskan bahwa eksekusi terhadap Wayan Depa dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Kepala Kejaksaan Negeri Badung Nomor: 2459/N.1.18/Eoh.3/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024. Putusan ini mengacu pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1037 K/Pid/2024 tanggal 09 Juli 2024. Wayan Depa dinyatakan melanggar Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

Kasus ini menjadi peringatan bagi perusahaan-perusahaan penyalur PMI untuk selalu bertindak jujur dan transparan dalam menjalankan bisnisnya. Penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa dana yang diterima dari calon PMI digunakan sesuai dengan peruntukannya dan dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kejati Bali menegaskan komitmennya untuk terus menindak tegas para pelaku kejahatan, termasuk kejahatan yang merugikan para pekerja migran. Kerja sama antar lembaga penegak hukum akan terus ditingkatkan untuk mencegah dan menuntaskan kasus-kasus serupa di masa mendatang.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi para pekerja migran. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan penyalur PMI untuk mencegah terjadinya eksploitasi dan penipuan.

Dengan dipulangkannya Wayan Depa ke Bali, diharapkan proses hukum dapat berjalan dengan lancar dan memberikan keadilan bagi para korban.