Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak, Pemkab Natuna Gencarkan Psikoedukasi ke Rumah Warga

Pemkab Natuna lakukan pencegahan kekerasan perempuan dan anak dengan psikoedukasi langsung ke rumah warga, sasar keluarga dan individu rentan.

Pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, berupaya menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui program psikoedukasi. Program ini dilaksanakan langsung dengan mendatangi rumah-rumah warga, menyasar keluarga dan individu yang rentan terhadap kasus kekerasan. Kegiatan psikoedukasi ini telah berjalan di dua kecamatan, yaitu Bunguran Timur dan Bunguran Timur Laut.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Natuna, Melda Irawati, menjelaskan bahwa psikoedukasi bertujuan memberikan pemahaman tentang cara mengenali, menghadapi, dan menyelesaikan persoalan pribadi, emosional, sosial, hingga akademik. Program yang didanai melalui dana alokasi khusus (DAK) ini telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir. Melda menambahkan, "Psikoedukasi adalah kegiatan penjangkauan langsung ke rumah warga. Saat ini masih dilakukan di kecamatan-kecamatan terdekat."

Program ini menyasar keluarga atau individu yang rentan terhadap kasus kekerasan, seperti perempuan yang menikah siri, perempuan yang ditelantarkan suami, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), anak yang tinggal hanya dengan ayah kandung, anak yang tinggal dengan ayah tiri, serta anak yang diasuh oleh kerabat. UPTD PPA Natuna berharap program ini dapat menekan jumlah kasus kekerasan serta mengungkap kasus-kasus lama yang belum dilaporkan.

Melda Irawati menjelaskan lebih lanjut bahwa program psikoedukasi ini sangat fokus pada keluarga dan individu yang memiliki risiko tinggi terhadap kekerasan. Beberapa kategori yang menjadi perhatian utama meliputi:

Dengan menyasar kelompok-kelompok ini, Pemkab Natuna berharap dapat memberikan dukungan yang tepat dan mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Program ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak perempuan dan anak, serta cara melaporkan kasus kekerasan.

"Kami berharap dengan adanya program ini, masyarakat lebih sadar akan pentingnya melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan," ujar Melda.

Program psikoedukasi ini dinilai efektif dalam menekan jumlah kasus kekerasan serta mengungkap kasus-kasus lama yang sebelumnya tidak dilaporkan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan langsung ke rumah warga dapat membangun kepercayaan dan membuka ruang bagi korban untuk berbicara.

Pada tahun 2024, kasus kekerasan memang mengalami peningkatan, namun kasus-kasus tersebut merupakan peristiwa yang telah terjadi lama dan baru terungkap melalui program ini. Dalam pelaksanaan psikoedukasi, UPTD PPA menurunkan tim khusus yang melibatkan tenaga psikolog untuk memberikan layanan langsung kepada korban atau kelompok rentan.

Untuk daerah pulau-pulau penyangga, UPTD PPA masih menunggu data dari desa dan kelurahan. Melda menjelaskan, "Setelah Idul Adha, jika datanya sudah terkumpul, kami akan lanjutkan kegiatan penjangkauan ke sana." Hal ini menunjukkan komitmen Pemkab Natuna untuk memperluas jangkauan program psikoedukasi ke seluruh wilayah.

Dengan adanya program psikoedukasi ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menekan angka kekerasan di Kabupaten Natuna.

Melalui upaya pencegahan yang berkelanjutan dan penjangkauan yang lebih luas, Pemkab Natuna berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warganya, terutama perempuan dan anak-anak. Program psikoedukasi ini menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan visi tersebut.