Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Pengadilan Agama Muara Teweh resmi bekerja sama memberikan layanan pendampingan psikologis bagi korban KDRT dan konseling bagi pemohon dispensasi kawin.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa Kepala Bagian Tata Usaha Deputi Dukungan Teknis Bawaslu RI, Fathul Andi Rizky Harahap, terkait dugaan pelanggaran kode etik berupa asusila dan KDRT.

Menkominfo Meutya Hafid mengajak jutaan pengemudi ojek online untuk menjadi agen perubahan dalam memberantas judi online di Indonesia, mengingat dampak buruknya terhadap ekonomi keluarga dan bahkan keselamatan jiwa.

Pemerintah Kota Pekalongan fokus memperkuat program pembangunan keluarga melalui edukasi pranikah, pencegahan KDRT, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan akses rumah layak huni untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, mandiri, dan bahagia.

Yayasan Vanita Naraya tekankan pentingnya agenda Women, Peace, and Security (WPS) di Indonesia, mengingat setengah populasi Indonesia adalah perempuan dan peran krusial mereka dalam pertahanan dan keamanan negara.

Kejaksaan Negeri Semarang membebaskan pelaku KDRT anak di bawah umur melalui keadilan restoratif, memicu perdebatan publik tentang efektivitas dan keadilan mekanisme tersebut.

Pemerintah Kabupaten Natuna mengingatkan pentingnya komunikasi orang tua dengan anak untuk mencegah kekerasan dan memberikan perhatian pada kebutuhan emosional anak.

Polda Lampung mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan kasus KDRT dan meningkatkan kepedulian terhadap tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga demi menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.

UPTD PPA Natuna luncurkan program psikoedukasi langsung ke rumah keluarga berisiko kekerasan, mencegah KDRT dan masalah sosial lainnya di Kepulauan Riau.

Prof. Rose Mini Agoes Salim menekankan pentingnya persiapan moral dan keterampilan komunikasi sebelum menikah untuk mencegah ghosting dan KDRT, termasuk melatih empati, self control, dan kemampuan menyelesaikan konflik.

Wakil Ketua DPR RI mendorong penyelidikan menyeluruh akar masalah kasus filicide di Indonesia, yang diduga terkait faktor ekonomi dan KDRT, serta mendukung inisiatif KPAI dalam penanggulangannya.

Dinas PPPA DKI Jakarta melaporkan 60% kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di rumah, dengan peningkatan kasus signifikan di tahun 2024 dan upaya perluasan kanal pengaduan.