China Bantah Kecaman Internasional Soal Pemulangan Warga Uighur: Campuri Urusan Dalam Negeri
Kementerian Luar Negeri China membantah kecaman internasional atas pemulangan 40 warga Uighur dari Thailand, dengan alasan hal tersebut merupakan campur tangan dalam urusan dalam negeri.
Kementerian Luar Negeri China telah membantah kecaman dari berbagai negara dan lembaga internasional terkait pemulangan 40 warga etnis Uighur dari Thailand ke China. Peristiwa ini terjadi pada Kamis, 27 Februari 2024, setelah warga Uighur tersebut ditahan di Bangkok sejak tahun 2014 karena masuk ke Thailand secara ilegal. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan bahwa kecaman tersebut merupakan bentuk campur tangan dalam urusan domestik China dan mengganggu kerja sama penegakan hukum antara China dan negara-negara terkait.
Menurut Lin Jian, pemulangan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum China, Thailand, hukum internasional, dan praktik umum. Ia menekankan bahwa China menjunjung tinggi supremasi hukum dan memiliki sistem hukum serta mekanisme yang baik dalam melindungi hak asasi manusia (HAM). Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa warga China dari semua kelompok etnis, termasuk Uighur di Xinjiang, menikmati hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik sepenuhnya.
Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas kecaman keras dari berbagai pihak internasional, termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy, Uni Eropa, dan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Volker Türk. Mereka menyatakan keprihatinan serius atas risiko pelanggaran HAM yang dihadapi para warga Uighur yang dipulangkan, termasuk potensi penyiksaan, penganiayaan, dan kerja paksa.
Tanggapan China atas Kecaman Internasional
China tegas membantah semua tuduhan pelanggaran HAM dan menyebutnya sebagai "kebohongan besar abad ini". Lin Jian menyatakan bahwa beberapa negara dan organisasi internasional mengabaikan fakta sebenarnya dan membuat tuduhan tidak berdasar terhadap kerja sama penegakan hukum antara China dan Thailand. Ia juga menambahkan bahwa migrasi ilegal dan penyelundupan merupakan kejahatan yang mengganggu tatanan lintas batas dan China akan terus memperkuat kerja sama penegakan hukum internasional untuk mengatasi masalah ini.
Lebih lanjut, Lin Jian menegaskan bahwa China menjamin arus warga negara China dan asing secara aman dan tertib sesuai hukum, serta melindungi hak dan kepentingan para wisatawan. Ia juga menekankan bahwa Xinjiang menikmati pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan kehidupan yang lebih baik bagi penduduknya. China, menurut Lin Jian, dengan tegas menentang campur tangan dalam urusan domestiknya dengan dalih HAM.
Pemerintah China menyatakan bahwa ke-40 warga Uighur tersebut merupakan bagian dari kelompok yang lebih besar, sekitar 350 orang, yang diamankan di Thailand pada tahun 2014. Mereka melintasi perbatasan secara ilegal untuk mencari perlindungan. Laporan juga menyebutkan lima tahanan Uighur meninggal di Thailand dalam 11 tahun terakhir, termasuk dua bayi dan seorang anak berusia 3 tahun, diduga karena kondisi penahanan yang tidak memadai.
Posisi Negara-negara Lain dan Lembaga Internasional
Di sisi lain, negara-negara Barat dan lembaga internasional tetap bersikeras pada keprihatinan mereka terhadap nasib warga Uighur yang dipulangkan. Mereka mendesak China untuk menghormati hak asasi manusia dan mematuhi kewajiban internasionalnya. Uni Eropa, misalnya, menyatakan "sangat menyesalkan" keputusan Thailand dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Volker Türk, bahkan mendesak Thailand untuk menghentikan deportasi lebih lanjut dan memastikan perlindungan bagi warga Uighur yang masih ditahan.
Perbedaan pandangan yang tajam antara China dan negara-negara Barat ini mencerminkan ketegangan yang terus berlanjut terkait isu hak asasi manusia di Xinjiang. Pemulangan warga Uighur ini menjadi sorotan internasional dan semakin memperkeruh hubungan antara China dan negara-negara yang mengkritik kebijakannya di Xinjiang.
Meskipun China bersikeras bahwa tindakannya sesuai hukum dan tidak ada pelanggaran HAM, kecaman internasional terus berlanjut. Ke depan, perkembangan situasi ini perlu terus dipantau untuk melihat bagaimana respon internasional selanjutnya dan bagaimana China akan meresponnya.
Situasi ini menyoroti kompleksitas isu hak asasi manusia dalam konteks hubungan internasional dan pentingnya dialog dan kerja sama untuk menyelesaikannya.