China Kecam AS Soal Pernyataan Taiwan di Situs Web Deplu

China mendesak AS untuk memperbaiki keterangan tentang Taiwan di situs web Departemen Luar Negeri AS, yang dianggap melanggar prinsip 'Satu China' dan tiga komunike bersama China-AS.

Ketegangan antara China dan Amerika Serikat kembali memanas. Kali ini, fokusnya tertuju pada pernyataan mengenai Taiwan di laman resmi Departemen Luar Negeri AS. Pemerintah China secara tegas meminta AS untuk merevisi keterangan tersebut, yang dianggap sebagai pelanggaran prinsip 'Satu China' dan tiga komunike bersama kedua negara.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, dalam konferensi pers di Beijing pada Senin (17 Februari 2024), menyatakan bahwa AS harus segera memperbaiki 'kesalahan' tersebut. Pernyataan di situs web Departemen Luar Negeri AS yang sebelumnya menyatakan bahwa AS tidak mendukung kemerdekaan Taiwan, telah dihapus. Selain itu, bagian tentang keterlibatan Taiwan dalam organisasi internasional juga diubah. Referensi mengenai status kenegaraan yang bukan persyaratan dihapus, digantikan dengan pernyataan bahwa perselisihan Taiwan-China harus diselesaikan tanpa paksaan dan disepakati kedua belah pihak.

Lebih lanjut, penambahan kalimat yang menjelaskan kerja sama Pentagon dengan Dewan Sains dan Teknologi Nasional Taiwan juga menjadi sorotan. Guo Jiakun menekankan bahwa AS harus berhenti menggunakan Taiwan untuk melawan China, menghentikan peningkatan hubungan dengan Taiwan, dan menghindari tindakan yang dapat merusak hubungan China-AS serta perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.

China secara tegas menyatakan bahwa hanya ada satu China di dunia, dan Taiwan adalah bagian tak terpisahkan darinya. Pemerintah Republik Rakyat China adalah satu-satunya pemerintah sah yang mewakili seluruh China. Ini, menurut Guo Jiakun, merupakan konsensus internasional dan norma dasar hubungan internasional, sekaligus komitmen serius AS dalam tiga komunike bersama China-AS. Perubahan pernyataan di situs web Departemen Luar Negeri AS dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip ini dan tiga komunike tersebut.

Guo Jiakun juga menyebut perubahan tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan norma dasar hubungan internasional. Ia menilai, perubahan ini mengirimkan sinyal yang salah kepada kelompok yang menginginkan kemerdekaan Taiwan, dan merupakan contoh lain dari kebijakan AS yang salah dalam 'menggunakan Taiwan untuk membendung China'.

Perubahan kalimat di situs web Departemen Luar Negeri AS pertama kali dilaporkan oleh kantor berita resmi Taiwan pada Minggu (16 Februari 2024). Perlu dicatat bahwa kata-kata tentang kemerdekaan Taiwan juga pernah dihapus pada tahun 2022, sebelum kemudian dikembalikan sebulan kemudian. Pemerintah Taiwan sendiri menolak klaim kedaulatan Beijing, menegaskan hanya rakyat Taiwan yang dapat menentukan masa depan mereka.

Saat ini, hanya 12 negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan: Belize, Guatemala, Paraguay, Haiti, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Kepulauan Marshall, Palau, Tuvalu, Eswatini, dan Vatikan. Berdasarkan Undang-Undang Hubungan Taiwan tahun 1979, AS berkewajiban membantu Taiwan mempertahankan diri, namun undang-undang tersebut tidak mewajibkan intervensi militer jika terjadi invasi atau blokade dari China.

Perselisihan mengenai Taiwan terus menjadi titik panas dalam hubungan China-AS. Pernyataan Departemen Luar Negeri AS yang direvisi, dan kecaman keras dari China, menunjukkan betapa sensitifnya isu ini dan potensi dampaknya terhadap stabilitas regional dan global. Ke depan, bagaimana AS dan China akan mengelola perbedaan pandangan mereka terkait Taiwan akan menjadi kunci dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.