China Kecam Laporan Swiss Soal Penindasan Transnasional di Xinjiang dan Tibet

China mengecam laporan pemerintah Swiss yang mengungkap dugaan penindasan transnasional terhadap warga Tibet dan Uighur di Swiss, menekankan bahwa masalah Xinjiang dan Tibet murni urusan internal.

Kementerian Luar Negeri China melontarkan kecaman keras terhadap pemerintah Swiss terkait laporan yang dirilis pada 12 Februari 2024. Laporan tersebut mengungkap dugaan penindasan transnasional yang dilakukan pemerintah China terhadap warga Tibet dan Uighur di Swiss. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyatakan ketidaksetujuan tegas Beijing terhadap laporan tersebut dalam konferensi pers pada 13 Februari di Beijing.

Guo Jiakun menekankan bahwa masalah-masalah yang berkaitan dengan Xinjiang dan Tibet sepenuhnya merupakan urusan internal China. Ia menegaskan bahwa China tidak akan menoleransi campur tangan dari kekuatan eksternal dalam masalah ini. Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas temuan laporan pemerintah Swiss yang didasarkan pada studi Universitas Basel. Studi tersebut ditugaskan oleh Kantor Kehakiman Federal dan Sekretariat Negara untuk Migrasi Swiss.

Laporan tersebut menuding adanya potensi keterlibatan China dalam bentuk-bentuk 'penindasan transnasional', termasuk pemantauan, pemotretan, dan perekaman video secara sistematis terhadap diaspora Tibet dan Uighur yang aktif secara politik di Swiss. Bahkan, warga negara Swiss yang mendukung komunitas Tibet dan Uighur juga dilaporkan menjadi sasaran pengawasan.

Pemerintah Swiss menyoroti bahwa meskipun konsekuensi dari penindasan transnasional ini tidak mudah diidentifikasi seperti halnya terorisme, namun hal tersebut menimbulkan ancaman besar bagi kedaulatan Swiss dalam jangka panjang. Laporan tersebut juga memprediksi peningkatan fenomena ini seiring dengan kemajuan teknologi digital dan kerja sama yang semakin erat antara negara-negara otoriter.

Laporan tersebut juga menyoroti tujuan utama Beijing, yaitu mencegah keterlibatan warga Tibet dan Uighur di Swiss dalam kegiatan politik, khususnya melalui serangan siber. Tuduhan ini muncul di tengah kritik internasional terhadap catatan hak asasi manusia China di Xinjiang, yang meliputi dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap warga Uighur.

China menyebut Tibet sebagai Daerah Otonomi Xizang. Pemerintah China menjelaskan bahwa istilah "Tibet" sendiri mengacu pada rezim Tubo yang berkuasa pada abad ke-9, dengan wilayah yang terfragmentasi. Pada abad ke-13, Dinasti Yuan menguasai wilayah tersebut. China juga membantah klaim Dalai Lama ke-14 tentang wilayah "Tibet Besar", yang mencakup Daerah Otonomi Xizang, Qinghai, serta sebagian Sichuan, Gansu, Yunnan, dan Xinjiang.

Pemerintah China berpendapat bahwa tidak pernah ada wilayah yang disebut "Tibet Besar", seperti yang diklaim oleh Dalai Lama. Klaim ini juga menjadi sorotan dalam Tinjauan Berkala Universal (Universal Periodic Review) badan HAM PBB pada Januari 2024, di mana China menerima kritik pedas dari negara-negara Barat terkait kekhawatiran atas dugaan upaya penghapusan identitas budaya dan agama di Tibet.

Guo Jiakun, dalam pernyataannya, menyatakan bahwa manipulasi politik terhadap masalah Xinjiang dan Tibet, serta fitnah dan pencemaran nama baik terhadap China yang tidak berdasar fakta, melanggar prinsip dasar saling menghormati dalam hubungan China-Swiss. Ia berharap Swiss dapat memahami urgensi dan sensitivitas isu Xinjiang dan Tibet, menghormati kepentingan inti dan perhatian utama China, serta berhenti menyebarkan pesan yang salah kepada dunia.

Lebih lanjut, Guo Jiakun meminta Swiss untuk mengambil tindakan nyata guna memperkuat hubungan bilateral secara keseluruhan. Pernyataan ini menunjukkan sikap tegas China dalam menanggapi laporan tersebut dan harapannya agar Swiss menghormati kedaulatan dan urusan internal China.