Daftar Hitam Pengembang Rumah Subsidi Nakal: Langkah Tegas Menteri PKP

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan akan membuat daftar hitam pengembang rumah subsidi yang membangun hunian berkualitas buruk, guna melindungi masyarakat.

Karawang, Jawa Barat, 4 Maret 2025 - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, menyatakan komitmennya untuk melindungi masyarakat dengan membuat daftar hitam atau blacklist bagi pengembang rumah subsidi yang terbukti membangun hunian dengan kualitas buruk. Pernyataan tegas ini disampaikan usai menghadiri peletakan batu pertama hunian untuk ASN Polri di Karawang, Jawa Barat.

Langkah ini diambil sebagai respon atas sejumlah keluhan masyarakat terkait kualitas rumah subsidi yang tidak sesuai standar. "Kita tidak ragu-ragu akan membuat blacklist. Karena kita mau melindungi rakyat," tegas Menteri Ara. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan program rumah subsidi berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dengan adanya daftar hitam ini, diharapkan dapat mencegah pengembang nakal untuk kembali terlibat dalam proyek rumah subsidi. Daftar tersebut akan menjadi acuan bagi masyarakat dan instansi terkait dalam memilih pengembang yang terpercaya dan bertanggung jawab.

Menteri Ara menekankan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi kepada pengembang yang tidak bertanggung jawab. "Jadi saya sudah minta kepada Tapera dan penyalur, hati-hati memberikan kesempatan kepada pengembang yang terbukti tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas sesuai dengan kesepakatan," imbuhnya. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengawasi kualitas pembangunan rumah subsidi.

Langkah pembuatan daftar hitam ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program rumah subsidi. Dengan adanya jaminan kualitas, diharapkan masyarakat dapat lebih nyaman dan aman dalam memiliki rumah subsidi.

Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan pengawasan terhadap proses pembangunan rumah subsidi untuk memastikan kualitasnya sesuai standar yang telah ditetapkan. Kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, sangat penting dalam mengawasi dan memastikan keberhasilan program ini.

Menteri Ara juga menyampaikan bahwa ia telah berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait upaya peningkatan kuantitas hunian layak bagi MBR. Hingga tahun 2025, Kementerian PKP menargetkan pembangunan 220 ribu unit rumah layak huni. Hingga Maret 2025, realisasi pembangunan telah mencapai 118 ribu unit.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memiliki program ambisius untuk membangun 3 juta unit rumah per tahun. Rinciannya, 2 juta unit di perdesaan dan 1 juta unit di perkotaan. Program ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Menteri Ara berharap pengembang swasta dapat mendukung program 3 juta rumah ini. Ia optimistis program tersebut dapat berjalan sukses dengan kerja sama berbagai pihak, termasuk pengembang yang berkomitmen terhadap kualitas dan tanggung jawab.

Pembuatan daftar hitam pengembang nakal menjadi salah satu strategi kunci dalam memastikan keberhasilan program pembangunan rumah subsidi dan melindungi hak-hak masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya menyediakan hunian layak bagi MBR.