Dana Desa Bantul 2025 Fokus Ketahanan Pangan Lewat BUMDes
Pemerintah Kabupaten Bantul, DIY, fokuskan Dana Desa 2025 untuk ketahanan pangan melalui BUMDes, sesuai Permendes dan Kepmendes terbaru, meski pencairan masih tertunda.
Bantul, 26 Februari 2025 - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengumumkan fokus penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2025. Dana tersebut akan diprioritaskan untuk program ketahanan pangan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keputusan ini diambil berdasarkan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 2 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Desa (Kepmendes) Nomor 3 Tahun 2025.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DPMK) Bantul, Sri Nuryanti, menjelaskan kebijakan ini dalam keterangan pers di Bantul, Rabu. "Dana Desa kini difokuskan untuk program ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui program BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa)," ujarnya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional.
Permendes dan Kepmendes yang baru mewajibkan alokasi 20 persen anggaran Dana Desa untuk program ketahanan pangan di setiap kelurahan. Namun, proses pencairan dana mengalami penundaan karena adanya ketentuan baru yang mengharuskan pengelolaan program ketahanan pangan melalui BUMDes. Proses ini membutuhkan sinkronisasi data dan administrasi yang lebih kompleks.
Pencairan Dana Desa di Bantul
Sri Nuryanti menjelaskan bahwa pencairan Dana Desa untuk kelurahan-kelurahan di Bantul masih dalam proses di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) DIY. Proses ini dibagi menjadi tiga gelombang. Gelombang pertama mencakup 26 desa, gelombang kedua 28 desa, dan gelombang ketiga 17 desa. Alokasi Dana Desa (ADD) yang diajukan pada Januari-Februari telah dicairkan lebih dahulu.
Dari total 75 desa di Bantul, sebanyak 71 desa telah berada di KPPN dan sedang dalam proses sinkronisasi tagging. Proses ini bertujuan untuk memastikan data dan alokasi anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses sinkronisasi yang teliti ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan memastikan distribusi dana tepat sasaran.
Empat kelurahan di Bantul masih belum masuk dalam daftar pencairan, yaitu Kelurahan Bangunharjo Sewon, Kelurahan Dlingo Dlingo, Kelurahan Sidomulyo Bambanglipuro, dan Kelurahan Wijirejo Pandak. Sri Nuryanti berharap proses sinkronisasi akan segera selesai sehingga pencairan dana dapat dilakukan dengan segera.
"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini proses sinkronisasi selesai, sehingga pencairan dapat segera dilakukan," harapnya. Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk memastikan seluruh desa menerima Dana Desa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Strategi Ketahanan Pangan melalui BUMDes
Fokus pada ketahanan pangan melalui BUMDes diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan Dana Desa. BUMDes diharapkan mampu mengelola program ketahanan pangan secara terintegrasi, mulai dari produksi hingga pemasaran. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan mengurangi kemiskinan ekstrem.
BUMDes memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dengan pengelolaan yang baik, BUMDes dapat menjadi motor penggerak perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ketahanan pangan melalui BUMDes ini merupakan langkah strategis dalam membangun kemandirian ekonomi desa.
Pemilihan BUMDes sebagai pengelola program ketahanan pangan juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa. BUMDes memiliki mekanisme pengelolaan keuangan yang terstruktur, sehingga diharapkan dapat meminimalisir potensi penyimpangan.
Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kapasitas dan kemampuan BUMDes dalam mengelola program ketahanan pangan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bantul akan memberikan pendampingan dan pelatihan kepada BUMDes agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
Dengan adanya fokus pada ketahanan pangan melalui BUMDes, diharapkan dapat tercipta kemandirian ekonomi di desa-desa di Kabupaten Bantul. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.