Dedi Mulyadi: Rp2 Triliun Anggaran Digeser untuk Belanja Publik Jabar
Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, akan menggeser sekitar Rp2 triliun anggaran yang dinilai tidak efisien, termasuk dana hibah, untuk mendanai proyek publik prioritas seperti infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan di Jawa Barat pada APBD.
Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, berencana menggeser anggaran daerah senilai Rp2 triliun. Anggaran yang dianggap tidak efisien ini, termasuk dana hibah, akan dialihkan untuk membiayai program-program publik prioritas di Jawa Barat. Rencana ini akan diimplementasikan dalam APBD Perubahan 2025. Keputusan ini diambil setelah Dedi Mulyadi melakukan analisis bersama timnya.
Prioritas utama Dedi Mulyadi adalah peningkatan layanan publik. Ini mencakup perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan akses pendidikan minimal hingga tingkat SMA, layanan kesehatan yang merata, serta penyediaan listrik dan air bersih bagi masyarakat. Lebih spesifik, ia menargetkan penyelesaian pembangunan jalan, perluasan akses listrik bagi 140.000 warga yang belum terlayani, dan pembangunan ruang kelas baru, terutama untuk SMA.
Salah satu sumber anggaran yang akan diefisienkan adalah dana hibah. Dedi Mulyadi mengungkapkan adanya potensi penyimpangan pengelolaan dana hibah akibat sistem yang kurang transparan. Oleh karena itu, ke depannya, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jawa Barat diwajibkan untuk mempublikasikan anggaran dan kegiatan mereka secara transparan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan akuntabel.
Meskipun demikian, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dana hibah tidak akan dihapus sepenuhnya. Namun, alokasi dana hibah akan dikoreksi dan diprioritaskan untuk mendukung program-program yang lebih mendesak dan dibutuhkan masyarakat. Ia menekankan pentingnya menyelesaikan proyek infrastruktur jalan provinsi, memastikan akses listrik bagi 140.000 kepala keluarga, dan membangun ruang kelas baru untuk SMA.
Untuk mendukung percepatan proyek perbaikan jalan, Dedi Mulyadi berencana untuk menunda sementara bantuan keuangan bagi hasil untuk 27 kabupaten/kota dari pajak kendaraan bermotor. Dana tersebut akan dialihkan untuk fokus pada penyelesaian pembangunan jalan provinsi, dengan target penyelesaian 100 persen jalan provinsi, kabupaten, dan desa dalam kurun waktu dua tahun (2025-2026).
Dedi Mulyadi telah menyampaikan rencana ini kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. Ia berharap dengan adanya pengalihan anggaran ini, akan ada dampak positif yang langsung dirasakan masyarakat Jawa Barat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci keberhasilan program ini.
Langkah Dedi Mulyadi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik di Jawa Barat dan memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan fokus pada efisiensi anggaran dan transparansi, diharapkan program-program prioritas dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.