Demo Tolak Tambang Ilegal di Parigi Moutong Berjalan Tertib
unjuk rasa penolakan tambang emas ilegal di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, berlangsung damai dan menghasilkan delapan poin tuntutan dari Forum Kepala Desa.
Aksi Damai Tolak Tambang Emas Ilegal di Parigi Moutong
Polres Parigi Moutong memastikan aksi unjuk rasa penolakan tambang emas ilegal di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, pada Selasa, 2 Februari 2024, berjalan dengan tertib. Tidak ada kericuhan yang terjadi selama demonstrasi berlangsung. Aksi damai ini dilakukan oleh Forum Kepala Desa dari Kecamatan Taopa dan Moutong.
Kronologi dan Tuntutan Demonstrasi
Sebanyak 52 personel gabungan TNI dan Polri mengawal jalannya demonstrasi. Iptu Sumarlin dari Kasi Humas Polres Parigi Moutong menjelaskan, aksi dimulai sejak pagi dan berakhir sekitar pukul 11.30 WITA. Puncaknya, penandatanganan berita acara penolakan tambang ilegal dilakukan di Kantor Camat Taopa. Demonstran, yang dikoordinir oleh Tamrin Hasan, menyampaikan delapan poin tuntutan utama.
Tuntutan tersebut meliputi penutupan tambang emas ilegal, penindakan tegas terhadap pelaku dan pendonor aktivitas ilegal, serta investigasi terhadap oknum aparat yang diduga membiarkan aktivitas tersebut. Mereka juga mendesak penyitaan alat berat, penyelidikan oleh DPRD Parigi Moutong, dan pemanggilan pihak-pihak terkait yang diduga terlibat, termasuk kepala desa dan manajer SPBU yang diduga memasok BBM ke lokasi tambang ilegal.
Kekhawatiran Masyarakat dan Tindakan Konkret
Salah satu tokoh masyarakat setempat, Amli, mengungkapkan kekhawatiran masyarakat terhadap dampak lingkungan dan sosial akibat tambang emas ilegal, khususnya di wilayah bantaran sungai. Ia menekankan perlunya tindakan tegas dari pemerintah dan aparat untuk menghentikan aktivitas tersebut. Aksi ini menunjukan keprihatinan warga akan kerusakan lingkungan dan dampak sosial ekonomi negatif dari praktik pertambangan ilegal tersebut.
Kesimpulan
Aksi unjuk rasa penolakan tambang emas ilegal di Parigi Moutong berjalan kondusif. Keberhasilan aksi damai ini menjadi contoh bagaimana masyarakat dapat menyuarakan aspirasinya dengan tertib dan menghasilkan kesepakatan bersama. Delapan poin tuntutan yang disampaikan menjadi langkah awal yang penting dalam upaya pemberantasan tambang ilegal dan perlindungan lingkungan di wilayah tersebut.