Depok Sediakan Lahan 1,5 Hektare untuk Program 3 Juta Rumah

Pemkot Depok alokasikan lahan seluas 1,5 hektare di Cimanggis untuk Program Nasional 3 Juta Rumah guna mengatasi permasalahan tempat tinggal dan administrasi kependudukan warga Kampung Baru.

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah menyediakan lahan seluas 1,5 hektare di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, untuk mendukung Program Nasional Tiga Juta Rumah. Langkah ini diambil untuk mengatasi permasalahan tempat tinggal dan administrasi kependudukan yang selama ini dialami warga setempat. Wali Kota Depok, Supian Suri, telah meninjau langsung lokasi dan menginventarisasi aset pemerintah di wilayah tersebut.

"Kemarin saya juga sudah melihat ke sana, menginventarisasi aset yang memang menjadi aset Kota Depok, aset pemerintah termasuk juga aset Setneg," ujar Wali Kota Depok, Supian Suri. Pemkot Depok berencana membangun hunian vertikal di lahan tersebut dan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menentukan langkah selanjutnya. Penyediaan rumah layak huni diharapkan dapat menyelesaikan masalah administrasi kependudukan warga Kampung Baru yang selama ini belum tercatat secara resmi sebagai penduduk Kota Depok.

Ribuan warga Kampung Baru menghadapi kendala terkait status tanah dan administrasi kependudukan. Lokasi Kampung Baru yang berbatasan dengan Jakarta dan Bekasi menyebabkan kerancuan batas wilayah. Dengan tersedianya rumah layak huni, Pemkot Depok berharap dapat memberikan kepastian hukum dan identitas kependudukan bagi warga. "Kalau rumah sudah tersedia dan mereka sudah tinggal di situ, identitas kependudukan bisa kita berikan. Karena sudah ada kepastian terhadap tempat tinggal," jelas Supian Suri.

Pemberian lahan seluas 1,5 hektare untuk Program 3 Juta Rumah merupakan solusi konkret Pemkot Depok dalam menjawab permasalahan tempat tinggal warga Kampung Baru. Pembangunan hunian vertikal direncanakan untuk memaksimalkan lahan yang tersedia dan memenuhi kebutuhan rumah bagi warga. Langkah ini juga diharapkan dapat menata administrasi kependudukan dan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan lahan.

Pemkot Depok menyadari bahwa proses ini memerlukan waktu dan kerja sama lintas instansi. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat akan terus dilakukan untuk memastikan kelancaran program ini. "Ini juga akan kami sampaikan dan koordinasikan dengan pemerintah provinsi, mudah-mudahan jadi salah satu lokasi dari program 3 juta rumah itu, dan warga bisa dapat kepastian hukum serta tempat tinggal yang layak," tambah Supian Suri.

Upaya ini merupakan wujud komitmen Pemkot Depok dalam memberikan hak atas tempat tinggal yang layak bagi warganya. Dengan adanya hunian yang layak, diharapkan warga dapat hidup dengan lebih nyaman dan terbebas dari permasalahan status tanah dan administrasi kependudukan.

Meskipun Pemkot Depok telah berkomitmen penuh, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah provinsi dan pusat. Proses administrasi dan perizinan juga memerlukan waktu dan perhatian khusus.

Namun, Pemkot Depok tetap optimistis bahwa program ini akan berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi warga Kampung Baru. Dengan adanya hunian yang layak dan kepastian hukum, diharapkan warga dapat hidup dengan lebih tenang dan sejahtera. Program ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengatasi permasalahan serupa.

Pembangunan hunian vertikal di lahan seluas 1,5 hektare ini diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan tempat tinggal warga Kampung Baru dan mengatasi permasalahan status tanah dan administrasi kependudukan yang selama ini menjadi kendala. Keberhasilan program ini akan menjadi bukti nyata komitmen Pemkot Depok dalam memberikan pelayanan terbaik bagi warganya.

Pemkot Depok berharap program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi warga Kampung Baru. Dengan adanya hunian yang layak dan kepastian hukum, diharapkan warga dapat hidup dengan lebih sejahtera dan terbebas dari permasalahan yang selama ini mereka hadapi. Semoga program ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengatasi permasalahan serupa.