Desain Besar Industri Kreatif Indonesia: DPR Minta Pemerintah Bergerak

Anggota Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan desain besar industri kreatif guna melindungi karya anak bangsa dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor ini.

Apa, Siapa, Di mana, Kapan, Mengapa, Bagaimana? Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, pada Rabu (7/5) di Jakarta, mendesak pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif untuk segera merancang desain besar industri kreatif nasional. Desain ini dinilai krusial untuk melindungi karya-karya kreatif Indonesia, meningkatkan pendapatan negara, dan mengintegrasikan industri kreatif ke dalam sistem ekonomi nasional. Desakan ini muncul karena Indonesia masih tertinggal jauh dalam hal pendapatan dari pengelolaan hak cipta dibandingkan negara lain seperti Amerika Serikat dan Jepang. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih terukur dan komprehensif dalam mengelola sektor industri kreatif.

Permintaan tersebut dilatarbelakangi oleh rendahnya pendapatan negara dari pengelolaan hak cipta di Indonesia, yang hanya mencapai Rp120 miliar, jauh di bawah Amerika Serikat (Rp15 triliun) dan Jepang (Rp2 triliun). Novita menyoroti pentingnya peran Kementerian Ekonomi Kreatif tidak hanya sebatas kegiatan seremonial, tetapi juga dalam pengelolaan dan perlindungan karya-karya kreatif anak bangsa. Ia menekankan perlunya strategi yang lebih terarah untuk memaksimalkan potensi ekonomi kreatif Indonesia yang sangat besar.

Novita juga mempertanyakan kesiapan infrastruktur digital nasional untuk mendukung industri kreatif. Ia mencontohkan perlunya lembaga publishing digital nasional untuk menunjang pemasaran dan distribusi karya-karya kreatif Indonesia secara lebih luas. Ketiadaan infrastruktur dan regulasi yang memadai dinilai menghambat pertumbuhan dan perkembangan industri kreatif Indonesia secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan sebuah desain besar yang terintegrasi dan komprehensif untuk mengatasi permasalahan ini.

Novita Hardini menekankan pentingnya peran Kementerian Ekonomi Kreatif untuk lebih aktif dalam melindungi dan mengelola karya-karya kreatif Indonesia. Menurutnya, kementerian tersebut tidak boleh hanya menjadi institusi pendukung kegiatan seremonial, tetapi harus berperan lebih besar dalam pengembangan industri kreatif secara berkelanjutan. Hal ini meliputi perlindungan hukum yang kuat bagi para pelaku industri kreatif.

Ia juga menyoroti pentingnya regulasi yang berpihak pada ekosistem kreatif. Ketiadaan kerangka regulasi yang komprehensif dinilai menjadi salah satu penyebab rendahnya pendapatan negara dari sektor ini. Pemerintah perlu menciptakan regulasi yang adil dan transparan untuk melindungi hak cipta dan mendorong pertumbuhan industri kreatif.

Peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) juga menjadi sorotan. Novita mempertanyakan kinerja LMK dalam meningkatkan pendapatan negara dari pengelolaan hak cipta. Ia menekankan perlunya evaluasi dan peningkatan kinerja LMK agar mampu memaksimalkan potensi pendapatan dari sektor ini. Dengan regulasi yang tepat dan LMK yang efektif, diharapkan pendapatan negara dari sektor ini dapat meningkat secara signifikan.

Novita juga menekankan pentingnya mengintegrasikan industri kreatif ke dalam sistem ekonomi nasional. Integrasi ini akan memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan integrasi yang baik, industri kreatif dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Hal ini membutuhkan kerjasama yang erat antara pemerintah, pelaku industri kreatif, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendukung integrasi ini, sementara pelaku industri kreatif perlu berinovasi dan meningkatkan kualitas karya-karya mereka. Kerjasama yang sinergis akan menciptakan ekosistem industri kreatif yang lebih kuat dan berdaya saing.

Komisi VII DPR RI menyatakan akan terus mengawal peran Kementerian Ekonomi Kreatif agar mampu menjadi penggerak utama ekonomi kreatif yang berkeadilan, inklusif, dan berpihak pada pelaku industri dalam negeri. Perlindungan terhadap semua pihak dan keberlanjutan ekosistem ekonomi kreatif Indonesia menjadi fokus utama dalam pengawasan ini.

Dengan adanya desain besar industri kreatif yang komprehensif, diharapkan Indonesia dapat memaksimalkan potensi ekonomi kreatifnya dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor ini. Hal ini membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak yang terkait.

"Sudahkah kita memiliki lembaga publishing digital nasional? Setidaknya ini perlu dipikirkan serius agar berdampak lebih luas untuk bangsa dan negara," kata Novita.

"Padahal karya kreatif kita luar biasa banyak. Lalu ke mana aliran ekonomi kreatif ini? Sudahkah LMK kita bekerja secara maksimal? Ini harus jadi perhatian serius," tambahnya.

Desain besar industri kreatif yang terintegrasi dan komprehensif menjadi kunci untuk memajukan sektor ini di Indonesia. Hal ini membutuhkan peran aktif pemerintah, regulasi yang tepat, dan kerjasama yang sinergis dari semua pihak terkait. Dengan demikian, Indonesia dapat memaksimalkan potensi ekonomi kreatifnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.