Desakan DPRD Karawang: Tuntaskan Masalah Pencairan Uang Pensiunan PNS!

Ketua DPRD Karawang mendesak pengurus Korpri baru untuk segera menyelesaikan pencairan uang kadeudeuh pensiunan PNS yang tertunda selama bertahun-tahun, mencapai Rp9,8 miliar.

Karawang, 21 April 2025 - Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Endang Sodikin, mendesak pengurus baru Dewan Pengurus Korpri Karawang untuk segera menyelesaikan masalah pencairan uang "kadeudeuh" bagi para pensiunan pegawai negeri sipil (PNS). Pencairan dana ini telah tertunda selama beberapa tahun dan menjadi sorotan utama. Kasus ini melibatkan ratusan pensiunan PNS dan dana yang belum terbayarkan mencapai miliaran rupiah. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan pensiunan yang menantikan hak mereka.

Endang Sodikin menyampaikan keprihatinannya terkait penundaan pembayaran uang kadeudeuh ini. Menurutnya, permasalahan ini menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi pengurus Korpri yang baru saja dilantik. "Saya kira cukup banyak persoalan yang harus diselesaikan. Di antaranya masalah pencairan 'kadeudeuh' para pensiunan PNS yang sudah lama tertunda," ungkap Endang Sodikin.

Ia menambahkan bahwa dirinya telah menerima banyak laporan dari para pensiunan PNS yang telah lama menantikan pencairan uang tersebut. Uang kadeudeuh ini merupakan hak mereka yang berasal dari tabungan selama masa aktif sebagai PNS. Oleh karena itu, Endang Sodikin menekankan pentingnya penyelesaian masalah ini dengan cepat dan efisien, tanpa berlarut-larut.

Endang Sodikin menyarankan agar pengurus Korpri yang baru melakukan audit untuk mengetahui jumlah pasti uang kadeudeuh yang harus dibayarkan kepada para pensiunan PNS. Selain itu, ia juga mendorong dilakukannya recovery aset Korpri agar dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan keuangan ini. "Penyelesaiannya harus cepat, jangan berlarut-larut. Karena mereka -para pensiunan PNS- sangat menunggu mendapatkan uang kadeudeuh itu," tegasnya.

Langkah-langkah yang tegas dan transparan sangat diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Korpri. Kepercayaan ini sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional organisasi dan kesejahteraan anggotanya. Proses audit yang independen dan transparan akan memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan Korpri dan langkah-langkah yang perlu diambil.

Proses recovery aset juga perlu dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini untuk memastikan bahwa aset Korpri digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan para anggotanya, khususnya para pensiunan PNS yang telah lama menantikan hak mereka.

Para pensiunan PNS tahun 2022-2023 di lingkungan Pemkab Karawang telah berulang kali menagih pencairan uang kadeudeuh mereka kepada pengurus Korpri. Mereka menyetor uang bulanan kepada Korpri selama masa kerja mereka sebagai PNS. Uang kadeudeuh sebesar Rp14 juta per orang dijanjikan kepada mereka saat pensiun.

Hingga Desember 2024, sekitar 700 pensiunan PNS belum menerima uang kadeudeuh mereka, mengakibatkan tunggakan mencapai sekitar Rp9,8 miliar. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh pengurus Korpri yang baru. Kejelasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan Korpri menjadi sangat penting untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Pengurus Korpri yang baru diharapkan mampu mengatasi permasalahan ini dengan segera dan memberikan solusi yang adil bagi para pensiunan PNS. Kepercayaan publik terhadap Korpri sangat bergantung pada kemampuan pengurus dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat dan transparan.

Asip Suhendar, yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pengurus Korpri Karawang periode 2025-2030, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Ia mengajak para pengurus untuk mengemban tugas dengan penuh tanggung jawab. Kepemimpinan baru ini diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi Korpri Karawang dan menyelesaikan permasalahan yang ada, khususnya terkait pencairan uang kadeudeuh para pensiunan PNS.

Kepercayaan publik sangat penting bagi keberlangsungan Korpri. Dengan menyelesaikan masalah pencairan uang kadeudeuh ini, pengurus Korpri yang baru dapat membangun kembali kepercayaan tersebut dan memastikan kesejahteraan para anggotanya. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan tersebut.

Semoga dengan kepemimpinan baru ini, permasalahan pencairan uang kadeudeuh pensiunan PNS di Karawang dapat segera terselesaikan, dan para pensiunan dapat menerima hak mereka dengan adil dan transparan.