Digitalisasi Dorong Pendapatan Asli Daerah Kudus
Pemkab Kudus gencar melakukan digitalisasi di semua sektor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menekan kebocoran anggaran.
Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, tengah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi menyeluruh di berbagai sektor. Langkah ini diambil sebagai respons atas kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Bupati Kudus, Sam'ani Intakoris, menekankan pentingnya digitalisasi dan pengawasan ketat untuk meminimalisir kebocoran dan penyalahgunaan penerimaan daerah. "Selain digitalisasi di semua sektor penerimaan daerah, mulai dari retribusi hingga pajak, pengawasan juga ditingkatkan guna menekan kebocoran dan penyalahgunaan penerimaan daerah," ujar Bupati Kudus.
Digitalisasi ini menyasar berbagai sektor, termasuk sektor parkir dan portal masuk Kawasan Wisata Colo. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Wakil Bupati Kudus, Bellinda Putri Sabrina Birton, turut hadir dalam pengumuman ini, menandakan dukungan penuh terhadap program strategis tersebut. Inisiatif ini juga mendapat sambutan positif dari berbagai pihak terkait.
Program digitalisasi ini bukan hanya sekedar wacana, melainkan telah berjalan di beberapa sektor. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus, Djati Solechah, menjelaskan bahwa digitalisasi telah diterapkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Restoran, pajak perhotelan, dan penerimaan daerah lainnya. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pun telah memanfaatkan tanda tangan digital, menunjukkan komitmen nyata dalam modernisasi pengelolaan keuangan daerah.
Digitalisasi di Sektor Parkir dan Pasar Tradisional
Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus, di bawah kepemimpinan Catur Sulistiyanto, menyatakan kesiapannya untuk memperluas sistem parkir nontunai. Langkah ini akan mencakup Terminal Kargo, Terminal Bakalan Krapyak, dan area parkir khusus di belakang Ramayana Mall. Pihak Dinas Perhubungan juga tengah berkoordinasi dengan lembaga perbankan untuk mendukung program digitalisasi ini.
Tidak hanya sektor parkir, digitalisasi juga menyentuh pasar tradisional. Kepala Dinas Perdagangan Kudus, Andi Imam Santosa, mengungkapkan rencana perluasan penerapan e-retribusi di pasar tradisional. Saat ini, beberapa pasar telah menerapkan sistem ini, dan ke depannya akan diperluas cakupannya. Data dan aplikasi sistem informasi pedagang pasar telah disiapkan untuk mendukung program ini.
Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan transaksi di pasar tradisional akan lebih tertib dan transparan. Hal ini juga akan memudahkan pengawasan dan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor perdagangan. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui pemanfaatan teknologi.
Dukungan Penuh dari Berbagai Pihak
Dukungan terhadap program digitalisasi ini datang dari berbagai pihak. Lembaga perbankan menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dan memberikan dukungan penuh terhadap program ini. Hal ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam memajukan Kudus.
Dengan adanya dukungan penuh dari berbagai pihak, diharapkan program digitalisasi ini akan berjalan lancar dan efektif. Program ini diharapkan mampu meningkatkan PAD Kabupaten Kudus secara signifikan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
Selain itu, digitalisasi juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini akan mencegah terjadinya kebocoran anggaran dan penyalahgunaan dana. Dengan demikian, digitalisasi ini merupakan langkah strategis yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kudus.
Ke depan, Pemkab Kudus akan terus berupaya untuk memperluas cakupan digitalisasi di berbagai sektor. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua sektor penerimaan daerah telah terdigitalisasi dengan baik. Dengan demikian, diharapkan PAD Kabupaten Kudus akan terus meningkat di masa mendatang.
Program digitalisasi ini merupakan bukti nyata komitmen Pemkab Kudus dalam memajukan daerahnya. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, diharapkan pengelolaan keuangan daerah akan menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kudus.