Digitalisasi: Kunci Transparansi dan Akuntabilitas Kebijakan Pertanahan Indonesia

Pengamat kebijakan publik menyoroti pentingnya optimalisasi digitalisasi dalam kebijakan pertanahan Indonesia untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi layanan, sekaligus mencegah praktik mafia tanah.

Jakarta, 14 Februari 2024 - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menekankan perlunya optimalisasi digitalisasi untuk mewujudkan kebijakan pertanahan yang lebih transparan dan akuntabel di Indonesia. Pernyataan ini muncul di tengah upaya pemerintah untuk mempercepat sertifikasi tanah secara nasional.

Trubus menjelaskan, "Sekarang saatnya mengoptimalkan digitalisasi sehingga semua mekanisme dan prosedur terkait pertanahan dijalankan melalui sistem digital." Digitalisasi, menurutnya, bukan hanya sekadar modernisasi, tetapi kunci untuk mencegah penyimpangan dan praktik-praktik tidak bertanggung jawab, termasuk yang dilakukan oleh mafia tanah. Sistem digital yang terintegrasi dan terawasi dengan baik akan memberikan lapisan perlindungan tambahan bagi kepentingan publik.

Lebih lanjut, Trubus menambahkan bahwa optimalisasi digitalisasi membutuhkan kerja sama aktif dari semua pihak. "Masyarakat harus memahami pentingnya prosedur digital dalam mengurus sertifikat pertanahan, mengingat hal ini menyangkut hak-hak pihak lain," ujarnya. Sementara itu, kantor pertanahan harus proaktif dalam mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prosedur digital, dengan tetap mengutamakan akurasi data.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, turut memberikan pandangannya. Beliau menilai implementasi digitalisasi dalam layanan pertanahan sebagai terobosan penting. "Teknologi ini meningkatkan akurasi dan presisi pengukuran tanah," kata Aria Bima. Selain itu, kemudahan akses informasi dan pengawasan kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi dampak positif lainnya. Digitalisasi juga mengurangi potensi kesalahan dan konflik yang sering terjadi dalam proses administrasi tanah.

Menurut Aria Bima, digitalisasi memberikan kemudahan bagi masyarakat. Proses yang sebelumnya rumit dan memakan waktu kini menjadi lebih cepat dan efisien. Hal ini menjadikan urusan pertanahan sebagai prioritas pelayanan publik sebagaimana mestinya. Langkah ini sejalan dengan target pemerintah untuk mempercepat sertifikasi tanah di seluruh Indonesia.

Meskipun digitalisasi menawarkan banyak manfaat, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah kesenjangan digital antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Pemerintah perlu memastikan aksesibilitas teknologi dan pelatihan yang memadai bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, keamanan data dan perlindungan privasi juga perlu menjadi perhatian utama dalam pengembangan sistem digital ini. Penting untuk memastikan sistem terlindungi dari ancaman siber dan mematuhi peraturan perlindungan data yang berlaku.

Ke depannya, optimalisasi digitalisasi dalam kebijakan pertanahan memerlukan strategi yang komprehensif. Hal ini termasuk peningkatan infrastruktur teknologi informasi, pelatihan sumber daya manusia, serta sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Dengan demikian, digitalisasi dapat benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia dan mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih baik.

Digitalisasi merupakan kunci untuk menciptakan sistem pertanahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Kerja sama antara pemerintah, kantor pertanahan, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi digitalisasi ini. Dengan mengatasi tantangan dan terus berinovasi, Indonesia dapat mewujudkan sistem pertanahan yang modern dan berkeadilan bagi semua.