Dinkes Biak Numfor Pastikan Penggunaan BOK Puskesmas Paray Sesuai Aturan

Dinas Kesehatan Biak Numfor memastikan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Paray tahun 2024 sebesar Rp997,6 juta telah digunakan sesuai peraturan Menteri Kesehatan dan tidak ada pemotongan dana.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Biak Numfor, Papua, memastikan penyaluran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Paray, Distrik Biak Kota, tahun 2024 telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Total dana yang diterima mencapai Rp997,6 juta, disalurkan langsung ke rekening puskesmas melalui Bank BNI tanpa adanya pemotongan. Informasi mengenai pemotongan dana oleh Dinkes Biak sebesar Rp100 juta sejak tahun 2022 hingga 2024 dibantah oleh Kepala Dinkes Biak Numfor, Daud Nathaniel Duwiri.

Kepala Dinkes Biak Numfor, Daud Nathaniel Duwiri, memberikan klarifikasi terkait isu pemotongan dana BOK Puskesmas Paray. Beliau menegaskan bahwa dana tersebut dikelola langsung oleh Puskesmas Paray dan digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak ada intervensi atau pemotongan dana dari pihak Dinkes Biak Numfor. Sistem penyaluran dana yang transparan melalui rekening bank memastikan akuntabilitas penggunaan dana BOK.

Penggunaan dana BOK Puskesmas Paray, menurut Duwiri, sepenuhnya berada di bawah kendali pihak Puskesmas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOK Puskesmas. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai program kesehatan yang bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Kepala Dinkes Biak Numfor menjelaskan bahwa dana BOK Puskesmas Paray dialokasikan untuk berbagai program penting. Beberapa diantaranya adalah program layanan kesehatan, pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal, upaya penurunan angka kematian ibu dan balita, perbaikan gizi masyarakat, serta deteksi dini dan respon terhadap penyakit. Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk insentif tenaga kesehatan, penguatan kolaborasi antar fasilitas kesehatan, dan manajemen operasional Puskesmas.

Lebih lanjut, Duwiri menjelaskan bahwa dana BOK juga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan puskesmas dan jaringannya, termasuk pos kesehatan desa (poskesdes) dan posyandu. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat. Penggunaan dana BOK yang fleksibel memungkinkan Puskesmas untuk menyesuaikan alokasi dana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas di lapangan.

Kepala Puskesmas Paray, Wahida Hasbi, turut memberikan konfirmasi terkait penggunaan dana BOK. Didampingi oleh Bendahara Akreditasi dokter Putri dan Bendahara BOK Puskesmas Friska Tambunan, Wahida menegaskan bahwa tidak ada penyalahgunaan atau pemotongan dana BOK Puskesmas Paray tahun 2024. Seluruh dana telah digunakan sesuai aturan dan untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat.

"Semua penggunaan dana BOK Puskesmas 2024 dipakai sesuai aturan untuk menunjang kelancaran pelayanan kesehatan bagi masyarakat kampung," ujar Wahida.

Dinkes Biak Numfor menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOK. Sistem penyaluran dana langsung ke rekening Puskesmas dan pengawasan yang ketat bertujuan untuk mencegah potensi penyimpangan. Dinkes juga menyatakan akan menindak tegas setiap dugaan pemotongan atau penyalahgunaan dana BOK sesuai dengan aturan yang berlaku. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan penggunaan dana BOK untuk kepentingan masyarakat.

Dengan adanya klarifikasi dari Dinkes Biak Numfor dan Kepala Puskesmas Paray, diharapkan isu pemotongan dana BOK dapat terselesaikan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik menjadi kunci keberhasilan program kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ke depan, diharapkan sistem pengawasan dan pelaporan penggunaan dana BOK terus ditingkatkan untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien.

Penggunaan dana BOK Puskesmas Paray yang transparan dan akuntabel menjadi contoh baik dalam pengelolaan anggaran di sektor kesehatan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat dan digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.