Dinkes Jayawijaya Tangani 5.730 Kasus HIV/AIDS, Tujuh Kabupaten Lain Bergantung pada Wamena

Dinas Kesehatan Jayawijaya menangani 5.730 kasus HIV/AIDS di 18 puskesmas, sementara tujuh kabupaten lain di Papua Pegunungan bergantung pada layanan kesehatan di Wamena untuk pengobatan.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, menangani kasus Human Immunodeficiency Virus Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) yang signifikan. Tercatat 5.730 kasus HIV/AIDS di Kabupaten Jayawijaya hingga tahun 2024, dengan penambahan 103 kasus baru di tahun yang sama. Penanganan ini dilakukan di 18 dari 37 puskesmas di wilayah tersebut, serta di Klinik Kalvari dan RSUD Wamena. Layanan pengobatan dan pemeriksaan HIV/AIDS ini gratis dan didukung oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Jayawijaya, dengan obat-obatan dan alat-alat yang didatangkan dari pusat.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Jayawijaya, Theresia F Resubun, menjelaskan bahwa siapa pun yang merasa memiliki perilaku berisiko, seperti berganti pasangan, dapat melakukan pemeriksaan HIV/AIDS di fasilitas kesehatan yang tersedia. "Siapa saja yang merasa berperilaku agak menyimpang dengan berganti pasangan maka dapat melakukan pemeriksaan, dan ketika positif dapat berobat di puskesmas, klinik dan rumah sakit yang ada di Kabupaten Jayawijaya," kata Theresia dalam keterangannya di Wamena, Selasa.

Theresia menekankan bahwa pengobatan HIV/AIDS, termasuk obat Antiretroviral (ARV), diberikan secara gratis di semua puskesmas di Kabupaten Jayawijaya. Hal ini bertujuan untuk memastikan akses pengobatan yang merata bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan. "Obat HIV AIDS Antiretroviral atau ARV dapat diperoleh di setiap puskesmas di Kabupaten Jayawijaya ini dengan cuma-cuma," ujarnya.

Dinkes Jayawijaya menangani kasus HIV/AIDS tidak hanya untuk warganya sendiri. Terdapat beban tambahan karena tujuh kabupaten lain di Papua Pegunungan bergantung pada layanan kesehatan di Kabupaten Jayawijaya untuk pengobatan HIV/AIDS. Total akumulasi kasus HIV/AIDS yang ditangani di Kabupaten Jayawijaya mencapai 8.340 kasus pada tahun 2024, yang mencakup kasus dari tujuh kabupaten tersebut.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dinkes Jayawijaya. Meskipun demikian, komitmen untuk memberikan layanan kesehatan tetap dijalankan. "Dengan mereka bergantung pengobatan HIV AIDS di Kabupaten Jayawijaya maka itu menjadi beban kami, tetapi pelayanan tetap dilakukan," ungkap Theresia. Keterbatasan sumber daya dan kapasitas pelayanan menjadi pertimbangan penting dalam konteks ini.

Kerja sama dengan KPA Kabupaten Jayawijaya menjadi kunci keberhasilan dalam penanganan HIV/AIDS. Dukungan dari pemerintah pusat juga sangat krusial dalam menyediakan obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan. Keberhasilan program ini bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai dan koordinasi yang efektif antar lembaga terkait.

Salah satu poin penting yang diangkat adalah akses layanan kesehatan yang gratis dan merata. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan finansial bagi masyarakat yang membutuhkan pengobatan HIV/AIDS. Kebijakan ini memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang status ekonomi, dapat memperoleh perawatan yang layak.

Program pengobatan HIV/AIDS gratis ini tidak hanya mencakup pengobatan, tetapi juga pemeriksaan. Langkah ini penting untuk mendeteksi kasus baru secara dini dan memberikan intervensi yang tepat waktu. Deteksi dini sangat penting untuk meningkatkan peluang keberhasilan pengobatan dan mencegah penularan lebih lanjut.

Dengan ketersediaan layanan yang gratis dan mudah diakses, diharapkan lebih banyak individu yang terinfeksi HIV/AIDS dapat mendapatkan pengobatan dan perawatan yang dibutuhkan. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas hidup ODHA dan mencegah penyebaran HIV/AIDS lebih lanjut.

Kesimpulan: Penanganan HIV/AIDS di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah. Namun, ketergantungan tujuh kabupaten lain di Papua Pegunungan terhadap layanan kesehatan di Jayawijaya menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui koordinasi dan dukungan yang lebih luas dari pemerintah pusat dan lembaga terkait. Program pengobatan gratis dan akses layanan yang merata merupakan langkah penting dalam upaya menekan angka kasus HIV/AIDS dan meningkatkan kualitas hidup ODHA.