Dinkes Tulungagung Pantau 3 ODGJ yang Masih Dipasung, Keluarga Menolak Dilepas

Dinas Kesehatan Tulungagung memantau tiga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang masih dipasung keluarga, kendati upaya pembebasan terkendala penolakan keluarga.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, terus memantau kondisi kesehatan fisik dan jiwa tiga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang masih dipasung oleh keluarganya. Hal ini diungkapkan oleh Subkoordinator Kesehatan Jiwa Dinkes Tulungagung, Heru Santoso, pada Jumat lalu. Meskipun jumlah kasus pasung ODGJ di Tulungagung telah menurun signifikan, tetap ada tantangan dalam upaya pembebasan karena adanya penolakan dari pihak keluarga.

Heru Santoso menjelaskan, "Tahun ini masih ada tiga (ODGJ yang dipasung). Secara jumlah ini sudah turun banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kami akan terus pantau dan persuasif (untuk dilepas pasung)." Namun, upaya persuasi tersebut menemui kendala. Keluarga pasien enggan melepaskan pasung dengan alasan ingin merawat pasien secara mandiri, meskipun dengan cara yang dinilai masih kurang tepat.

Lebih lanjut, Heru menambahkan bahwa pembebasan pasien ODGJ yang dipasung tidak bisa dilakukan secara paksa tanpa persetujuan keluarga. "Kami tidak bisa membebaskan pasien secara paksa tanpa persetujuan keluarga. Pemberian obat-obatan juga harus mendapat izin mereka," tegasnya. Hal ini menyoroti kompleksitas masalah kesehatan jiwa dan keterbatasan wewenang petugas kesehatan dalam menangani kasus pasung ODGJ.

Dari tiga kasus ODGJ yang masih dipasung, dua di antaranya merupakan kasus re-pasung. Artinya, pasien tersebut pernah dibebaskan dari pasung namun kembali dipasung oleh keluarganya. Satu kasus lainnya telah berlangsung sejak tahun 2014 dan hingga kini belum berhasil dibebaskan. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam menangani masalah kesehatan jiwa di Tulungagung.

Prosedur pembebasan pasien ODGJ yang dipasung melibatkan rujukan ke rumah sakit jiwa (RSJ) untuk perawatan lebih lanjut. Setelah menjalani perawatan di RSJ, pasien kemudian dikembalikan kepada keluarga dengan pendampingan dari puskesmas setempat. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan pasien terhadap pengobatan yang diresepkan.

Namun, kendala masih tetap ada, terutama terkait dengan pengawasan dan kepatuhan keluarga terhadap pengobatan pasca perawatan di RSJ. Perlu adanya kerjasama yang erat antara Dinkes, RSJ, dan puskesmas untuk memastikan keberhasilan program pembebasan pasung ODGJ.

Metode pemasungan yang dilakukan oleh keluarga beragam. Ada yang menggunakan kerangkeng, menempatkan pasien di bekas kandang kambing, dan bahkan ada kerangkeng permanen berbentuk bangunan. Ketiga kasus ini tersebar di Kecamatan Pucanglaban, Ngantru, dan Besuki. Mayoritas keluarga melakukan pasung karena khawatir pasien akan hilang.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penanganan ODGJ yang tepat. Selain itu, perlu adanya dukungan dan fasilitas yang memadai bagi keluarga ODGJ agar mereka tidak merasa terbebani dan memilih untuk memasung anggota keluarganya.

Dinkes Tulungagung berkomitmen untuk terus memantau dan berupaya membebaskan ODGJ yang masih dipasung. Namun, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga pasien, untuk mencapai keberhasilan program ini. Perlu adanya solusi jangka panjang yang melibatkan edukasi masyarakat, peningkatan akses layanan kesehatan jiwa, dan dukungan sosial bagi keluarga ODGJ.

Ke depannya, diharapkan tidak hanya fokus pada pembebasan pasung saja, tetapi juga pada upaya pencegahan dan penanganan yang lebih komprehensif. Hal ini termasuk peningkatan akses layanan kesehatan jiwa yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat, serta program edukasi dan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat mengenai penanganan ODGJ yang tepat.