Dinsos NTB dan BPS Kolaborasi Perbaiki Data Kemiskinan untuk Bansos Tepat Sasar

Dinas Sosial NTB dan BPS berkolaborasi memperbaiki data kemiskinan melalui ground check untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan sesuai Inpres Nomor 4/2025.

Mataram, 26 Februari 2024 - Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Badan Pusat Statistik (BPS) NTB berkolaborasi untuk meningkatkan akurasi data kemiskinan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan mendukung penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang efektif.

Langkah ini dipicu oleh adanya ketidaksesuaian data kemiskinan di lapangan dengan data yang tercatat. Kerjasama ini melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam melakukan ground check atau pengecekan lapangan untuk memvalidasi data yang ada. Kepala Dinsos NTB, Ahsanul Khalik, menjelaskan pentingnya upaya ini dalam keterangan pers di Mataram.

"Kami lakukan koordinasi dengan BPS NTB untuk kepentingan data masyarakat NTB, termasuk data masyarakat miskin," ujar Ahsanul Khalik. Inisiatif ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang lebih akurat dan terintegrasi.

Pemerintah tengah membangun DTSEN, sebuah integrasi dari tiga pangkalan data utama: DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Ahsanul Khalik menekankan pentingnya ground check dalam memastikan kualitas DTSEN.

"Pelaksanaan ground check sangat menentukan kualitas DTSEN," katanya. Data yang dihasilkan dari pengecekan lapangan ini akan menjadi acuan bagi seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah dalam penyaluran bansos dan program pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4/2025 tentang DTSEN.

Ground check yang dilakukan oleh pendamping PKH bertujuan untuk membandingkan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan dengan data yang sudah tercatat. Tujuan utamanya adalah agar data yang diolah benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat secara akurat.

Pengecekan data berbasis lapangan ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan data, baik inclusion error maupun exclusion error. Inclusion error adalah kesalahan di mana seseorang yang seharusnya tidak menerima bantuan justru terdaftar sebagai penerima manfaat. Sebaliknya, exclusion error terjadi ketika seseorang yang berhak menerima bantuan justru tidak terdaftar.

"Data kadang terbalik, di mana orang yang seharusnya tercatat, tetapi tidak tercatat sebagai penerima manfaat," ungkap Ahsanul Khalik. Dengan demikian, kolaborasi Dinsos NTB dan BPS ini diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih akurat dan berkeadilan, sehingga penyaluran bansos dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi angka kemiskinan di NTB.

Proses ground check ini melibatkan pendamping PKH yang akan mengunjungi langsung rumah tangga penerima manfaat untuk memverifikasi data. Data yang telah diverifikasi kemudian akan diintegrasikan ke dalam DTSEN untuk menghasilkan data yang lebih akurat dan komprehensif. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan di NTB.

Dengan perbaikan data yang lebih akurat, diharapkan pemerintah dapat mengalokasikan anggaran bansos secara lebih efisien dan tepat sasaran. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB yang membutuhkan.