Dishub Bali Segera Terbitkan Aturan Kendaraan Non-DK, Atasi Masalah Pekerjaan dan Pajak

Dishub Bali akan menerbitkan surat edaran untuk mengatur kendaraan berpelat nomor luar Bali, guna mengatasi masalah padatnya kendaraan non-DK dan dampaknya pada lapangan kerja serta pendapatan pajak daerah.

Denpasar, 19 Februari 2024 - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali segera menerbitkan surat edaran yang mengatur kendaraan berpelat nomor polisi (nopol) luar Bali atau non-DK. Langkah ini diambil sebagai respons atas berbagai permasalahan yang muncul akibat banyaknya kendaraan non-DK yang beroperasi di Bali.

Kepala Dishub Bali, IGW Samsi Gunarta, menjelaskan bahwa surat edaran ini bertujuan untuk memperjelas aturan yang sudah ada, khususnya terkait sanksi bagi pelanggaran. Meskipun Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur pembatasan lalu lintas, namun sanksi pelanggarannya masih belum jelas.

Masalah ini tidak hanya menyangkut kepadatan lalu lintas, tetapi juga berdampak pada masyarakat lokal. Banyak warga Bali yang memprotes karena lapangan pekerjaan mereka diambil alih oleh pendatang yang menggunakan kendaraan berpelat non-DK. Situasi ini juga berdampak pada pendapatan pajak daerah karena kendaraan non-DK yang beroperasi di Bali selama berbulan-bulan seringkali tidak membayar pajak daerah.

Salah satu poin penting dalam surat edaran yang akan segera diterbitkan adalah larangan bagi perusahaan yang beroperasi di Bali untuk menggunakan kendaraan berpelat nomor luar Bali. "Kami coba kurangi (kendaraan nopol non DK), kami pastikan semua perusahaan yang beroperasi di Bali baik perusahaan transportasi, logistik, pariwisata, dia harus menggunakan kendaraan bernopol Bali," tegas Samsi Gunarta. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi jumlah kendaraan non-DK dan meningkatkan pendapatan pajak daerah.

Peraturan ini juga akan menyasar perusahaan-perusahaan di sektor transportasi, logistik, dan pariwisata. Mereka diwajibkan untuk menggunakan kendaraan berpelat DK. Hal ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi pelaku usaha lokal dan mengurangi persaingan tidak sehat.

Penerbitan surat edaran ini juga didorong oleh adanya laporan mengenai kendaraan non-DK yang digunakan sebagai kendaraan ojek online dan mengambil penumpang di sembarang tempat. Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan sopir pariwisata konvensional.

Meskipun niat baik ini telah digagas, Dishub Bali menghadapi tantangan dalam penerapan aturan ini. Sebelum tahun 2018, isu serupa pernah muncul, namun sulit diterapkan karena aturan yang memberikan hak bagi warga negara Indonesia untuk berada di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah daerah juga menghadapi kendala dalam mengawasi masuknya kendaraan luar Bali.

Perlu adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar instansi terkait untuk memastikan efektivitas penerapan aturan ini. Sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha juga sangat penting agar aturan ini dapat dipahami dan dipatuhi dengan baik.

Dengan adanya surat edaran ini, diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan keadilan dalam sektor transportasi di Bali, serta meningkatkan pendapatan pajak daerah. Namun, keberhasilan penerapan aturan ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk mematuhinya.

Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk terus berupaya mencari solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan ini, demi menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif bagi semua pihak.