Diskominfo Kalsel Optimalkan SP4N-LAPOR untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Dinas Kominfo Kalsel optimalkan aplikasi SP4N-LAPOR untuk tingkatkan kualitas pelayanan publik dan tindaklanjuti pengaduan masyarakat sesuai Permendagri dan Pergub terbaru.

Banjarmasin, 25 Februari 2024 - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) gencar mengoptimalkan aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-LAPOR!. Langkah ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 8 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 55 Tahun 2024, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

Kepala Diskominfo Kalsel, M. Muslim, menjelaskan bahwa optimalisasi SP4N-LAPOR bertujuan untuk menyelaraskan persepsi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kalsel. Hal ini penting untuk memastikan efektivitas penggunaan aplikasi dalam menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

"Dua regulasi tersebut terkait pengelolaan aduan ini, sehingga Pemprov Kalsel ingin menyamakan persepsi dengan pemerintah kabupaten/kota, dan organisasi organisasi perangkat daerah lingkup Pemprov Kalsel untuk mengoptimalkan SP4N-LAPOR," jelas Muslim dalam keterangannya di Banjarmasin, Selasa.

Permendagri dan Pergub terbaru membawa dua variabel penting dalam pengelolaan pengaduan. Pertama, diperkenalkan whistleblowing system, yaitu mekanisme pelaporan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai atau pihak lain di lingkungan kerja. Kedua, regulasi ini juga menekankan pentingnya aksesibilitas bagi masyarakat difabel dalam menggunakan SP4N-LAPOR.

Muslim menambahkan, "Dengan regulasi ini semua pihak bisa lebih optimal dalam memanfaatkan keberadaan SP4N-LAPOR sebagai wadah pengaduan." Ia berharap sosialisasi yang lebih baik akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kalsel.

Lebih lanjut, Muslim optimis bahwa optimalisasi SP4N-LAPOR akan berdampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di Kalimantan Selatan. Dengan adanya sistem pelaporan yang mudah diakses dan diandalkan, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Pranata Humas Ahli Madya Pusat Penerangan Kemendagri, Rega Tadeak Hakim, menegaskan bahwa pengelolaan pengaduan yang optimal merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. "Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, tidak diskriminatif dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan," tegas Rega.

Rega menambahkan, pengelolaan pengaduan yang efektif juga berfungsi sebagai alat evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, SP4N-LAPOR dapat menjadi media untuk memberikan penjelasan, edukasi, dan klarifikasi atas keluhan masyarakat. Dengan demikian, aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai saluran pengaduan, tetapi juga sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Lebih lanjut, Rega menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam mengoptimalkan SP4N-LAPOR. Kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar OPD, sangat krusial untuk memastikan keberhasilan program ini.

Kegiatan optimalisasi SP4N-LAPOR di Kalsel diikuti oleh 100 peserta. Peserta terdiri dari perwakilan SKPD, badan dan biro kabupaten/kota, serta tenaga teknis pengelola SP4N-LAPOR. Narasumber dalam kegiatan ini berasal dari Pusat Penerangan Kemendagri, Inspektorat Provinsi Kalsel, Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel, dan Kedeputian Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan pelatihan dan pemahaman yang komprehensif kepada para pengelola SP4N-LAPOR.

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para pengelola SP4N-LAPOR di Kalsel dapat lebih terampil dan efektif dalam mengelola pengaduan masyarakat. Pelatihan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kalsel dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Kesimpulannya, optimalisasi SP4N-LAPOR di Kalsel merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya whistleblowing system dan aksesibilitas untuk difabel, diharapkan SP4N-LAPOR dapat menjadi wadah yang efektif untuk menampung aspirasi dan pengaduan masyarakat.