Disnaker Mataram Segera Mediasi PHK Karyawan Hotel Grand Legi

Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram akan memediasi puluhan karyawan Hotel Grand Legi Mataram yang terkena PHK untuk mencapai kesepakatan terkait pembayaran pesangon dan hak-hak lainnya.

Mataram, 18 Februari 2024 - Puluhan karyawan Hotel Grand Legi Mataram menghadapi situasi sulit setelah menerima surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun, kabar baik datang dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram yang bergerak cepat untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Disnaker akan segera melakukan mediasi antara pihak manajemen hotel dan para pekerja yang terdampak PHK.

Kepala Disnaker Kota Mataram, H. Rudi Suryawan, menyatakan komitmennya untuk memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak. "Kami segera memfasilitasi mediasi antara pekerja dan manajemen Hotel Grand Legi Mataram," ujar Rudi Suryawan dalam keterangannya di Mataram, Selasa lalu. Mediasi ini dibentuk sebagai respon atas surat pengaduan dari sekitar 48 karyawan hotel yang dirumahkan.

Surat pengaduan tersebut berisi tuntutan pembayaran berbagai hak yang seharusnya diterima para pekerja. Mereka menuntut pembayaran pesangon, tunjangan masa kerja, hak-hak tertunda, serta klaim atas BPJS Ketenagakerjaan. Disnaker Kota Mataram akan menindaklanjuti surat pengaduan tersebut dengan melakukan konfirmasi langsung kepada pihak hotel dan menjadwalkan mediasi secepatnya.

Tujuan utama mediasi ini adalah untuk menciptakan ruang dialog yang konstruktif. Baik pihak pekerja maupun manajemen hotel akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan poin-poin penting dan mendengarkan perspektif satu sama lain. "Keduanya akan kami pertemukan untuk saling mendengarkan duduk persoalan. Harapannya, melalui mediasi ini bisa ada kesepakatan," tambah Rudi Suryawan.

Namun, proses mediasi ini diperkirakan akan memakan waktu cukup lama, sekitar 30 hari kerja. Hal ini dikarenakan mediasi kemungkinan besar tidak akan selesai hanya dalam satu atau dua pertemuan. "Untuk jadwal pertemuan, saat ini dalam proses persiapan," jelas Rudi Suryawan.

Jika upaya mediasi gagal menghasilkan kesepakatan, para pekerja masih memiliki opsi untuk melanjutkan kasus ini ke jalur hukum, yaitu melalui Peradilan Industrial atau Pengadilan Ekonomi. "Kami selaku pemerintah dalam hal ini hanya memediasi untuk mencari jalan terbaik bagi perusahaan dan pekerja," pungkas Rudi Suryawan.

Mediasi berperan sangat penting dalam menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan. Proses ini menawarkan solusi yang lebih cepat, efisien, dan lebih humanis dibandingkan dengan jalur hukum. Mediasi memungkinkan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang dan melelahkan. Selain itu, mediasi juga dapat membantu menjaga hubungan baik antara pekerja dan perusahaan, meskipun terjadi PHK.

Dalam kasus PHK karyawan Hotel Grand Legi Mataram ini, mediasi diharapkan dapat membantu menemukan solusi yang adil dan berimbang bagi semua pihak yang terlibat. Proses ini akan memberikan kesempatan bagi para pekerja untuk mendapatkan hak-hak mereka, sementara juga memberikan kesempatan bagi manajemen hotel untuk menjelaskan alasan PHK dan mencari solusi yang terbaik.

Keberhasilan mediasi ini sangat bergantung pada kesediaan kedua belah pihak untuk bernegosiasi dengan itikad baik dan mencari titik temu. Peran Disnaker Kota Mataram sebagai mediator sangat krusial dalam memfasilitasi komunikasi dan negosiasi yang efektif, sehingga diharapkan dapat tercapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak.

Publik menaruh harapan besar terhadap mediasi yang akan dilakukan oleh Disnaker Kota Mataram. Diharapkan mediasi ini dapat menghasilkan kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi para pekerja yang terkena PHK. Pembayaran pesangon dan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Selain itu, mediasi ini juga diharapkan dapat menjadi contoh positif dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan di Kota Mataram dan daerah lainnya.

Keberhasilan mediasi ini akan memberikan dampak positif bagi iklim investasi dan ketenagakerjaan di Kota Mataram. Dengan adanya penyelesaian sengketa yang adil dan transparan, diharapkan akan tercipta iklim kerja yang kondusif dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap Kota Mataram.