DJPb Sumbar Percepat Pencairan Dana Desa 2025: Rp1,054 Triliun untuk 1.035 Nagari
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Barat akan mempercepat penyaluran dana desa senilai Rp1,054 triliun kepada 1.035 nagari pada tahun 2025 untuk mendukung program pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan wilayah.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berencana mempercepat penyaluran dana desa tahun 2025. Total dana yang disiapkan mencapai Rp1,054 triliun untuk disalurkan ke 1.035 nagari (desa) di Sumbar. Langkah cepat ini bertujuan agar manfaat dana tersebut bisa segera dirasakan masyarakat.
Kepala DJPb Provinsi Sumbar, Syukriah, menjelaskan bahwa penyaluran tahap pertama ditargetkan paling lambat Juni 2025. Namun, DJPb Sumbar berupaya agar pencairan bisa lebih cepat, bahkan menyamai pencairan tahun-tahun sebelumnya yang biasanya sudah dimulai April atau Mei. Percepatan ini selaras dengan program pemerintah.
Syukriah menambahkan, percepatan penyaluran dana desa ini sejalan dengan program pemerintah, khususnya poin kedua dan keenam Program Astacita Presiden yang fokus pada pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) akan berperan sebagai pelaksana teknis dalam penyaluran dana tersebut.
Untuk memastikan proses penyaluran berjalan lancar, Kanwil DJPb Sumbar akan melakukan pertemuan dengan para wali nagari (kepala desa) pada Februari 2025. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kendala yang mungkin dihadapi dalam proses pencairan dana desa. Diskusi langsung ini diharapkan dapat memberikan solusi efektif.
Berdasarkan evaluasi penyaluran dana desa sebelumnya, DJPb Sumbar menemukan tantangan utama terletak pada penerbitan peraturan nagari. Peraturan ini merupakan salah satu syarat utama pencairan dana. Oleh karena itu, komunikasi intensif dengan para wali nagari diharapkan bisa meminimalisir hambatan ini.
DJPb Sumbar, sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah, berkomitmen untuk bersinergi dengan pemerintah daerah, nagari, dan pihak terkait. Tujuannya adalah memastikan pengelolaan dana desa efektif dan tepat waktu. Dengan demikian, pembangunan di nagari-nagari dapat berjalan cepat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sumatera Barat.
Secara keseluruhan, upaya percepatan penyaluran dana desa ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat. Transparansi dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan program ini.