DKI Jakarta Antisipasi Keluhan Warga Soal Bansos Akibat Peralihan Data DTSEN

Pemprov DKI Jakarta menyiapkan mitigasi untuk meminimalisir keluhan warga terkait perubahan sistem data bansos dari DTKS ke DTSEN pada April 2025.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah bersiap menghadapi potensi keluhan dari masyarakat terkait perubahan sistem data bantuan sosial (bansos). Perubahan ini akan mengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mulai April 2025. Antisipasi ini dilakukan karena dikhawatirkan adanya warga yang sebelumnya menerima bansos, namun tidak lagi terdaftar dalam DTSEN.

Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari, mengungkapkan hal tersebut saat membuka pelatihan petugas groundcheck DTSEN di Jakarta. Beliau menjelaskan bahwa mitigasi risiko sangat penting untuk menghindari protes dari masyarakat yang terdampak perubahan sistem data ini. "Dengan peralihan kepada DTSEN ini, kita perlu melakukan mitigasi risiko juga terhadap penerima-penerima bansos entah itu APBN ataupun nanti APBD, jika mereka dulu mendapatkan bansos tetapi ternyata di DTSEN mereka menjadi tidak lagi menerima bansos," jelas Premi Lasari.

Kekhawatiran ini muncul karena banyaknya laporan yang masuk kepada Wakil Presiden terkait keluhan penerima bansos, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta berupaya untuk meminimalisir potensi konflik dan keluhan tersebut melalui strategi mitigasi yang tepat.

Premi Lasari menekankan pentingnya mitigasi risiko untuk menghindari komplain masyarakat. "Mitigasi risiko yang perlu sama-sama kita pikirkan supaya komplain-komplain masyarakat ini bisa kita hindari karena memang cukup banyak laporan kepada lapor Mas Wapres dengan penerima bansos entah itu bansos (bersumber) APBN ataupun APBD DKI Jakarta," ujarnya. Langkah ini dinilai krusial mengingat perubahan sistem data bansos akan berdampak langsung pada kehidupan banyak warga Jakarta.

DTSEN sendiri merupakan hasil integrasi dari tiga sumber data, yaitu DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Integrasi ini dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sistem data baru ini diharapkan dapat menjadi sumber data utama untuk program pembangunan nasional, khususnya program penanggulangan kemiskinan.

Premi menambahkan, DTSEN diharapkan mampu mengatasi kekurangan yang ada pada DTKS sebelumnya. "DTSEN ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan adanya data tunggal dan melengkapi apa yang menjadi kekurangan DTKS selama ini," kata Premi Lasari. Dengan demikian, diharapkan penyaluran bansos dapat lebih tepat sasaran dan efektif.

Pemprov DKI Jakarta memiliki berbagai program bansos yang bersumber dari APBD, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta. Semua program tersebut saat ini masih mengacu pada data DTKS.

Dengan beralihnya rujukan data ke DTSEN, Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh pemegang kebijakan di lingkungan pemerintahan. Hal ini penting agar seluruh pihak memahami perubahan sistem data dan dapat mengantisipasi dampaknya. "Karena memang bantuan sosial ini tidak hanya pada Dinas Sosial," tegas Premi Lasari. Sosialisasi yang efektif diharapkan dapat meminimalisir kesalahpahaman dan keluhan dari masyarakat.

Persiapan yang matang dan sosialisasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan transisi dari DTKS ke DTSEN. Dengan demikian, diharapkan penyaluran bansos dapat tetap berjalan lancar dan tepat sasaran, serta meminimalisir potensi konflik dan keluhan dari masyarakat.

Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memastikan proses transisi ini berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi warga Jakarta. Upaya mitigasi risiko yang dilakukan diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif dan memastikan program bansos tetap berjalan efektif dan efisien.