DKPP Periksa KPU Gorontalo Utara: Polemik Pencoretan Caleg Terpilih
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran etik KPU Gorontalo Utara terkait pencoretan caleg terpilih, Herson Hadi, yang dinilai cacat hukum.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tengah menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Gorontalo. Sidang yang digelar pada Kamis ini, memeriksa kasus pencoretan Herson Hadi sebagai calon anggota legislatif (caleg) terpilih DPRD Gorontalo Utara. Perkara ini dilaporkan oleh Herson Hadi sendiri, yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya, Frengki Uloli, kepada KPU Gorontalo Utara. Sidang ini mempertanyakan legalitas keputusan KPU Gorontalo Utara yang mencoret Herson Hadi, dan proses yang dinilai tidak sesuai prosedur.
Herson Hadi, melalui kuasa hukumnya, mendalilkan bahwa Surat Keputusan (SK) KPU Gorontalo Utara yang mencoret namanya sebagai caleg terpilih cacat hukum. Ia berpendapat SK tersebut diterbitkan jauh melewati batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 484 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut mengatur bahwa putusan pengadilan atas kasus tindak pidana pemilu harus diselesaikan dalam lima hari setelah penetapan hasil pemilu secara nasional. Namun, SK pencoretan Herson Hadi diterbitkan pada 21 Juni 2024, jauh setelah penetapan hasil pemilu pada 20 Maret 2024.
Selain itu, kuasa hukum Herson Hadi juga menyatakan bahwa kliennya tidak pernah dimintai klarifikasi oleh KPU Gorontalo Utara sebelum pencoretan. Pihak KPU hanya menghubungi partai politik tempat Herson Hadi bernaung, PDI Perjuangan Gorontalo Utara. Proses penggantian caleg terpilih juga dianggap tidak sesuai prosedur, karena tidak mengikuti Surat Edaran KPU Nomor 664 Tahun 2024 dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024. Bahkan, pimpinan partai pun mengaku tidak mengetahui adanya SK pencoretan tersebut.
Tanggapan KPU Gorontalo Utara
Menanggapi tudingan tersebut, KPU Gorontalo Utara membantah seluruh dalil aduan. Noval Katili, salah satu anggota KPU yang menjadi teradu, menyatakan bahwa surat penggantian atau pencoretan Herson Hadi diterbitkan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Noval menjelaskan bahwa KPU aktif berkomunikasi dengan penghubung (LO) PDI Perjuangan Gorontalo Utara selama tahapan pemilu, termasuk dalam penetapan dan pencoretan caleg terpilih. Ia juga menambahkan bahwa SK pencoretan dan penetapan telah disampaikan kepada LO PDIP Gorontalo Utara melalui WhatsApp.
Lebih lanjut, Noval menjelaskan bahwa KPU juga melakukan klarifikasi kepada Ketua PDIP Gorontalo Utara, Deisy Sandra Maryana Datau. Meskipun Deisy Sandra Maryana Datau tidak menandatangani berita acara klarifikasi, ia membenarkan adanya caleg dari partainya yang berurusan dengan hukum. Noval juga membantah bahwa pencoretan Herson Hadi cacat hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 484 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ia berpendapat bahwa pasal tersebut mengatur waktu lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pemilu, bukan untuk penyelenggara pemilu.
KPU Gorontalo Utara menerima salinan putusan Pengadilan Negeri Limboto dan Pengadilan Tinggi Negeri Gorontalo pada 10 Juni 2024. SK pencoretan kemudian diterbitkan pada 21 Juni 2024. Menurut Noval, penerbitan SK tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
Sidang pemeriksaan dipimpin oleh Ketua Majelis J Kristiadi dan dihadiri oleh anggota Majelis dari Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Gorontalo, yaitu Sri Dewi Rahmawati (unsur masyarakat), Risan Pakya (unsur KPU), dan Moh Fadjri (unsur Bawaslu). Hasil dari sidang ini akan menentukan apakah KPU Gorontalo Utara terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu atau tidak.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Proses hukum yang jelas dan transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu.