DPMD Kotim Observasi Perluasan Desa Antikorupsi: Beringin Tunggal Jaya Jadi Percontohan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan observasi perluasan desa antikorupsi di Desa Beringin Tunggal Jaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Kamis (27/2) melakukan pendampingan observasi perluasan desa antikorupsi di Desa Beringin Tunggal Jaya. Observasi ini bertujuan untuk menilai kesiapan desa dalam menerapkan prinsip-prinsip antikorupsi, sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi. Desa Beringin Tunggal Jaya terpilih mewakili Kotawaringin Timur dalam program Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi di Kalimantan Tengah, di mana setiap kabupaten menunjuk satu desa untuk berpartisipasi.

Kepala DPMD Kotawaringin Timur, Raihansyah, menjelaskan bahwa observasi ini penting untuk menilai transparansi pengelolaan dana desa. "Observasi ini bertujuan menilai kesiapan desa dalam menerapkan prinsip-prinsip antikorupsi. Ini bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi," ujar Raihansyah di Sampit, Kalimantan Tengah.

Program desa antikorupsi sendiri bertujuan membangun tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Observasi yang dilakukan akan mengevaluasi transparansi pengelolaan dana desa, ketersediaan laporan pemanfaatan Dana Desa yang jelas dan akses publik terhadap informasi tersebut, serta keberadaan mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang kuat.

Observasi yang dilakukan oleh DPMD Kotim bersama Tim Perluasan Desa Antikorupsi Kalimantan Tengah, melibatkan Inspektorat Provinsi, DPMD Provinsi, dan Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Provinsi. Tim ini akan mengevaluasi berbagai aspek pengelolaan dana desa di Desa Beringin Tunggal Jaya, memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Penilaian meliputi transparansi dalam penganggaran, pelaksanaan proyek, dan pelaporan keuangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana desa dan mencegah potensi penyimpangan.

Selain itu, observasi juga akan menelaah mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang telah diterapkan di desa tersebut. Mekanisme pengawasan yang kuat merupakan kunci untuk mencegah korupsi dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Raihansyah berharap Desa Beringin Tunggal Jaya dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menerapkan prinsip-prinsip antikorupsi. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel untuk mencegah praktik korupsi.

Dengan menjadi desa percontohan, Beringin Tunggal Jaya diharapkan mampu menginspirasi desa-desa lain untuk menerapkan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan dana desa dan pemerintahan. Hal ini akan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

"DPMD Kotim terus memperluas program desa antikorupsi di wilayah ini. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mendukung desa-desa dalam mengelola dana desa secara bersih dan bertanggung jawab, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang berkelanjutan dan bebas dari korupsi," tegas Raihansyah.

Program perluasan desa antikorupsi ini merupakan langkah penting dalam upaya pemerintah untuk memberantas korupsi di tingkat desa dan memastikan bahwa dana desa digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Observasi perluasan desa antikorupsi di Desa Beringin Tunggal Jaya merupakan langkah strategis dalam membangun pemerintahan desa yang bersih dan transparan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Keberhasilan program ini akan berdampak positif bagi pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.