LIVE

DPR Bahas RUU Minerba saat Reses: Sudah Kantongi Izin Pimpinan

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pembahasan RUU Minerba oleh Baleg DPR saat reses telah mendapat izin pimpinan DPR, meskipun prosesnya terbilang singkat dan sebagian anggota Baleg baru menerima naskah akademik 30 menit sebelum rapat.

ruu minerba
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pembahasan RUU Minerba oleh Baleg DPR saat reses telah mendapat izin pimpinan DPR, meskipun prosesnya terbilang singkat dan sebagian anggota Baleg baru menerima naskah akademik 30 menit sebelum rapat. (©© 2025 Antaranews)

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang dilakukan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI saat masa reses telah mendapatkan lampu hijau dari pimpinan DPR. Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, pada Selasa (21/1) usai memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Puan menjelaskan bahwa pimpinan DPR berwenang memberikan izin kepada alat kelengkapan dewan (AKD) untuk mengadakan rapat selama masa reses, terutama jika menyangkut isu penting dan mendesak. "Itu sudah mendapat izin," kata Puan. "Pimpinan DPR pada masa reses memperbolehkan AKD melakukan rapat untuk menjaring aspirasi dan menyelesaikan hal-hal penting," tambahnya.

Proses pembahasan RUU Minerba ini terbilang singkat. Baleg DPR RI baru menyetujui RUU Minerba sebagai usul inisiatif DPR pada Senin (20/1) malam. Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menyatakan persetujuan tersebut dalam rapat pleno pengambilan keputusan. "Apakah hasil penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?" ujar Bob Hasan saat itu.

Kecepatan proses ini menimbulkan pertanyaan terkait partisipasi publik. Menanggapi hal tersebut, Puan Maharani mengatakan akan mengecek hasil pembahasan RUU Minerba untuk memastikan telah memenuhi prinsip partisipasi bermakna. "Ya, kami lihat bagaimana hasilnya, hari ini baru pembukaan Paripurna, setelah ini saya akan coba cek apa yang dihasilkan oleh Baleg terkait UU Minerba," ujarnya.

Perlu diketahui, RUU Minerba perubahan keempat ini bersifat kumulatif terbuka. Hal ini dikarenakan UU Minerba sebelumnya telah empat kali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK), dengan dua pengujian dikabulkan secara bersyarat. Oleh karena itu, DPR melakukan revisi untuk menindaklanjuti putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

Selain revisi sesuai putusan MK, DPR juga memasukkan substansi baru ke dalam draf RUU Minerba dengan alasan kebutuhan hukum. Rapat penyusunan draf RUU Minerba berlangsung satu hari penuh, dan sebagian besar anggota Baleg baru menerima naskah akademik 30 menit sebelum rapat pleno dimulai sekitar pukul 10.30 WIB.

Meskipun pembahasan RUU Minerba telah disetujui Baleg, Rapat Paripurna pada Selasa (21/1) tidak memasukkan persetujuan pembahasan RUU Minerba dalam agendanya. Puan menambahkan, "Makanya hari ini kan belum mendapat hasil dan belum ada agenda apapun di Paripurna, kecuali pelantikan PAW (pergantian antar waktu) dari Fraksi PKB."

Ke depannya, pembahasan RUU Minerba ini akan terus berlanjut. Proses dan hasil pembahasan ini akan terus menjadi sorotan publik, terutama terkait keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan undang-undang yang krusial bagi perekonomian Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Chandra Hamdani Noor
C
Reporter Chandra Hamdani Noor
RUU Minerba Disetujui, Siap Menuju Paripurna DPR

Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah menyetujui RUU Perubahan Keempat UU Minerba untuk dibahas di Rapat Paripurna DPR, Selasa (18/2), dengan tujuan utama pemberdayaan masyarakat dan revisi putusan MK.

konten ai
DPR RI Resmi Saahkan UU Minerba Baru: Perubahan Skema IUP dan Peran UMKM

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba menjadi undang-undang, dengan perubahan skema IUP dan peran serta UMKM.

#planetantara
DPR Setujui RUU Minerba Usul Inisiatif DPR: Fokus pada UMKM dan Ormas

Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU Perubahan Keempat UU Minerba menjadi RUU usul inisiatif DPR, fokus pada pemberdayaan UMKM, ormas, dan perguruan tinggi dalam pengelolaan pertambangan.

UMKM
DPR Setujui RUU Minerba Usul Inisiatif DPR: Fokus pada UMKM dan Ormas

Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU Perubahan Keempat UU Minerba menjadi RUU usul inisiatif DPR, fokus pada pemberdayaan UMKM, ormas, dan perguruan tinggi dalam pengelolaan pertambangan.

UMKM
DPR Sepakati Revisi 13 Pasal UU Minerba: Fokus pada Kelayakan dan Kemitraan

Panitia Kerja RUU Minerba menyepakati revisi 13 pasal UU Minerba No.4/2009, meliputi perbaikan pasal terkait putusan MK, perizinan berusaha, reklamasi, dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang.

konten ai
DPR Setujui RUU Minerba sebagai Usul Inisiatif: Revisi UU Tambang yang Melibatkan Publik

Badan Legislasi DPR menyetujui RUU Minerba sebagai usul inisiatif, membuka jalan revisi UU Minerba yang mengakomodasi putusan MK dan masukan publik, termasuk peran UKM dan Ormas.

Mahkamah Konstitusi
Izin Tambang untuk Kampus: DPR Buka Ruang Aspirasi demi Manfaat Rakyat

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai pemberian izin tambang kepada kampus dalam revisi UU Minerba akan bermanfaat bagi rakyat, dan DPR membuka ruang aspirasi untuk menghindari kesalahpahaman.

konten ai
Walhi Desak DPR Tolak Izin Tambang untuk Kampus

Walhi mendesak DPR untuk menolak wacana pemberian izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi dalam RUU Minerba, karena dikhawatirkan akan menghambat kemerdekaan akademik dan berdampak negatif pada lingkungan.

DPR RI
DPR Buka Peluang Masukan Kampus Terkait Izin Tambang di RUU Minerba

DPR RI akan menerima masukan dari perguruan tinggi terkait rencana pemberian izin usaha pertambangan dalam revisi UU Minerba, demi memastikan partisipasi bermakna dan menepis anggapan pembungkaman kritik.

DPR RI
RUU Minerba: BUMN, Swasta Dapat Izin Tambang untuk Kampus

Panitia Kerja RUU Minerba DPR mengizinkan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) demi kepentingan perguruan tinggi, sebagai bagian dari revisi UU Minerba yang mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi dan kebut

konten ai
DPR Setujui Revisi UU Minerba: Kampus Tak Lagi Kelola Tambang

Komisi X DPR RI menyambut baik revisi UU Minerba yang menghapus izin pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi, memastikan fokus pada pendidikan dan penelitian, serta mendorong transparansi dalam penyaluran manfaatnya.

#planetantara
DPR Sepakati RUU BUMN: Lanjut Paripurna untuk Pengesahan

DPR RI menyetujui pembahasan RUU Perubahan Ketiga UU BUMN untuk dilanjutkan ke rapat paripurna, setelah melalui serangkaian rapat kerja dan melibatkan berbagai pihak, termasuk Menteri BUMN dan para pakar.

konten ai
DPR Bahas Tim Pengawas dan Revisi UU Minerba

DPR menggelar rapat paripurna membahas pembentukan tim pengawas perlindungan pekerja migran dan penanggulangan bencana, serta revisi Undang-Undang Minerba, memastikan kuorum terpenuhi.

DPR