DPR Bahas Ulang Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024
Komisi II DPR akan rapat dengan Mendagri dan lembaga pemilu pada 3 Februari 2025 untuk membahas perubahan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024, menyusul percepatan putusan MK.
Jakarta, 31 Januari 2025 - Komisi II DPR RI akan menggelar rapat penting pada Senin, 3 Februari 2025. Rapat ini membahas usulan perubahan jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024. Perubahan jadwal ini dipicu oleh perkembangan terbaru dari Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengkonfirmasi rencana rapat tersebut. Ia menjelaskan bahwa Mendagri Muhammad Tito Karnavian, KPU, Bawaslu, dan DKPP akan diundang. Agenda utama adalah membahas usulan perubahan tanggal pelantikan kepala daerah terpilih.
Sebelumnya, Komisi II DPR telah menyepakati pelantikan serentak kepala daerah yang tak menghadapi sengketa di MK pada 6 Februari 2025. Namun, munculnya informasi baru membuat Komisi II perlu mengevaluasi kembali jadwal tersebut.
Perubahan jadwal ini berkaitan erat dengan putusan sela atau dismissal MK terkait Perselisihan Hasil Pilkada (PHP). Awalnya, putusan ini dijadwalkan pada 11-13 Februari 2025, sesuai Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024. Namun, informasi terbaru menyebutkan putusan dismissal akan dibacakan lebih cepat, yakni pada 3-5 Februari 2025.
Rifqi, sapaan akrab Rifqinizamy Karsayuda, mendapatkan informasi ini dari salah satu hakim konstitusi. Kecepatan putusan ini mendorong pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk melakukan simulasi ulang terkait penjadwalan pelantikan.
KPU dan pemerintah berencana melakukan simulasi ulang untuk tiga gelombang pelantikan: 6 Februari untuk kepala daerah yang tak berperkara di MK; akhir Maret untuk mereka yang putusannya sudah dismissal; dan tahap berikutnya sesuai putusan MK. Namun, Rifqi pribadi lebih menginginkan pelantikan serentak bagi seluruh kepala daerah terpilih, terlepas dari status perkaranya di MK.
Keinginan pelantikan serentak ini juga didasari pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 27/PUU-XXII/2024 dan Nomor 46/PUU-XXII/2024 yang menekankan pilkada serentak idealnya juga dibarengi pelantikan serentak. Namun, keputusan final mengenai perubahan jadwal pelantikan akan dibahas dan diputuskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR pada 3 Februari 2025 mendatang.