DPR Bentuk Panja Awasi Impor Barang Ilegal dan Narkotika: Lindungi Industri Dalam Negeri

Komisi III DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi penegakan hukum barang impor ilegal dan narkotika guna melindungi industri dalam negeri dan masyarakat dari praktik impor ilegal yang merugikan.

Komisi III DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Penegakan Hukum Barang Impor dan Narkotika. Pembentukan Panja ini merupakan respons atas banyaknya laporan dan pengaduan masyarakat terkait maraknya barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia. Anggota Komisi III DPR, Rudianto Lallo, menyatakan keprihatinan DPR terhadap tingginya angka impor ilegal, terutama tekstil dan produk tekstil (TPT), yang mengancam industri dalam negeri.

Pembentukan Panja ini, menurut Rudianto, merupakan wujud nyata fungsi pengawasan DPR untuk melindungi kepentingan dan kebutuhan dalam negeri, industri, serta masyarakat Indonesia. Panja akan segera bekerja menindaklanjuti berbagai laporan dan pengaduan masyarakat yang telah diterima Komisi III DPR terkait impor barang ilegal. Langkah konkret yang akan dilakukan termasuk pengecekan lapangan dan pemanggilan pihak-pihak terkait.

Rudianto menekankan pentingnya pemerintah mengambil langkah-langkah taktis, cermat, dan tepat untuk menekan volume impor TPT yang tinggi. Hal ini dinilai krusial untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dan masyarakat dari dampak negatif impor ilegal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2024 menunjukkan impor TPT pada periode Januari-November 2024 mencapai 1,96 juta ton senilai 8,07 miliar dolar AS, meningkat 5 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2023.

Panja Pengawasan Penegakan Hukum Barang Impor dan Narkotika memiliki peran penting dalam mengawasi dan menindaklanjuti praktik impor ilegal di Indonesia. Panja akan melakukan investigasi menyeluruh terhadap berbagai laporan dan pengaduan yang masuk. Hal ini termasuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan kebenaran informasi dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan.

Selain itu, Panja juga akan memanggil berbagai pihak terkait untuk dimintai keterangan dan klarifikasi. Pihak-pihak tersebut dapat mencakup importir, pelaku usaha, dan instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengawasan impor. Tujuannya adalah untuk mengungkap jaringan dan aktor di balik praktik impor ilegal serta menjerat mereka sesuai hukum yang berlaku.

Rudianto menegaskan komitmen Panja untuk bekerja secara transparan dan akuntabel. Semua proses investigasi dan penindakan akan didokumentasikan dengan baik dan dilaporkan secara berkala kepada Komisi III DPR dan publik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Panja menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab.

Praktik impor ilegal tekstil dan keberadaan mafia impor merupakan ancaman serius bagi industri tekstil dalam negeri. Data Kementerian Perdagangan menunjukkan tekstil dan produk tekstil termasuk dalam tujuh komoditas impor ilegal yang paling banyak masuk ke pasar domestik Indonesia. Komoditas lainnya antara lain pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki.

Rudianto mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum, baik Kejaksaan maupun Polri, untuk memberikan perhatian serius terhadap pemberantasan impor ilegal tekstil dan mafia impor. Penindakan tegas tanpa pandang bulu terhadap siapa pun pelakunya sangat penting untuk memberikan efek jera dan melindungi industri dalam negeri.

Panja yang dibentuk Komisi III DPR diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pemberantasan impor ilegal. Dengan pengawasan yang ketat dan penindakan yang tegas, diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang adil dan melindungi industri dalam negeri dari praktik-praktik yang merugikan.

Langkah-langkah yang diambil oleh Panja ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Dengan menekan angka impor ilegal, diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja baru.

Pembentukan Panja Pengawasan Penegakan Hukum Barang Impor dan Narkotika oleh Komisi III DPR merupakan langkah strategis dalam melindungi industri dalam negeri dan masyarakat dari praktik impor ilegal. Panja akan bekerja keras untuk menindaklanjuti laporan masyarakat, melakukan investigasi, dan memanggil pihak-pihak terkait. Pemberantasan impor ilegal dan mafia impor harus menjadi prioritas utama pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.