DPR Bentuk Panja Awasi Impor Barang Ilegal dan Narkotika: Lindungi Industri Dalam Negeri

Komisi III DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi penegakan hukum barang impor ilegal dan narkotika guna melindungi industri dalam negeri dan masyarakat dari praktik impor ilegal yang merugikan.

#planetantara
Komisi III DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi penegakan hukum barang impor ilegal dan narkotika guna melindungi industri dalam negeri dan masyarakat dari praktik impor ilegal yang merugikan. (©© 2025 Antaranews)

Komisi III DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Penegakan Hukum Barang Impor dan Narkotika. Pembentukan Panja ini merupakan respons atas banyaknya laporan dan pengaduan masyarakat terkait maraknya barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia. Anggota Komisi III DPR, Rudianto Lallo, menyatakan keprihatinan DPR terhadap tingginya angka impor ilegal, terutama tekstil dan produk tekstil (TPT), yang mengancam industri dalam negeri.

Pembentukan Panja ini, menurut Rudianto, merupakan wujud nyata fungsi pengawasan DPR untuk melindungi kepentingan dan kebutuhan dalam negeri, industri, serta masyarakat Indonesia. Panja akan segera bekerja menindaklanjuti berbagai laporan dan pengaduan masyarakat yang telah diterima Komisi III DPR terkait impor barang ilegal. Langkah konkret yang akan dilakukan termasuk pengecekan lapangan dan pemanggilan pihak-pihak terkait.

Rudianto menekankan pentingnya pemerintah mengambil langkah-langkah taktis, cermat, dan tepat untuk menekan volume impor TPT yang tinggi. Hal ini dinilai krusial untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dan masyarakat dari dampak negatif impor ilegal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2024 menunjukkan impor TPT pada periode Januari-November 2024 mencapai 1,96 juta ton senilai 8,07 miliar dolar AS, meningkat 5 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2023.

Peran Panja dalam Memberantas Impor Ilegal

Panja Pengawasan Penegakan Hukum Barang Impor dan Narkotika memiliki peran penting dalam mengawasi dan menindaklanjuti praktik impor ilegal di Indonesia. Panja akan melakukan investigasi menyeluruh terhadap berbagai laporan dan pengaduan yang masuk. Hal ini termasuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan kebenaran informasi dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan.

Selain itu, Panja juga akan memanggil berbagai pihak terkait untuk dimintai keterangan dan klarifikasi. Pihak-pihak tersebut dapat mencakup importir, pelaku usaha, dan instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengawasan impor. Tujuannya adalah untuk mengungkap jaringan dan aktor di balik praktik impor ilegal serta menjerat mereka sesuai hukum yang berlaku.

Rudianto menegaskan komitmen Panja untuk bekerja secara transparan dan akuntabel. Semua proses investigasi dan penindakan akan didokumentasikan dengan baik dan dilaporkan secara berkala kepada Komisi III DPR dan publik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Panja menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab.

Ancaman Impor Ilegal dan Mafia Impor

Praktik impor ilegal tekstil dan keberadaan mafia impor merupakan ancaman serius bagi industri tekstil dalam negeri. Data Kementerian Perdagangan menunjukkan tekstil dan produk tekstil termasuk dalam tujuh komoditas impor ilegal yang paling banyak masuk ke pasar domestik Indonesia. Komoditas lainnya antara lain pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki.

Rudianto mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum, baik Kejaksaan maupun Polri, untuk memberikan perhatian serius terhadap pemberantasan impor ilegal tekstil dan mafia impor. Penindakan tegas tanpa pandang bulu terhadap siapa pun pelakunya sangat penting untuk memberikan efek jera dan melindungi industri dalam negeri.

Panja yang dibentuk Komisi III DPR diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pemberantasan impor ilegal. Dengan pengawasan yang ketat dan penindakan yang tegas, diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang adil dan melindungi industri dalam negeri dari praktik-praktik yang merugikan.

Langkah-langkah yang diambil oleh Panja ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Dengan menekan angka impor ilegal, diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja baru.

Kesimpulan

Pembentukan Panja Pengawasan Penegakan Hukum Barang Impor dan Narkotika oleh Komisi III DPR merupakan langkah strategis dalam melindungi industri dalam negeri dan masyarakat dari praktik impor ilegal. Panja akan bekerja keras untuk menindaklanjuti laporan masyarakat, melakukan investigasi, dan memanggil pihak-pihak terkait. Pemberantasan impor ilegal dan mafia impor harus menjadi prioritas utama pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter Redaksi Merdeka
DPR Desak Aparat Tindak Tegas Pelaku Penyimpangan Impor

Anggota Komisi III DPR RI mendesak aparat penegak hukum menindak tegas pelaku penyimpangan impor yang merugikan negara dan industri dalam negeri.

#planetantara
DPR Desak Penegak Hukum Tindak Tegas Bandar Narkoba di Sulteng

Anggota Komisi III DPR RI Sarifudin Sudding mendesak aparat penegak hukum di Sulawesi Tengah untuk menindak tegas bandar narkoba, bahkan sampai menembak di tempat jika terbukti membawa barang bukti berton-ton.

DPR
DPR Minta Kajian Ulang Aturan Impor Bahan Baku Industri Kapal

Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah meninjau aturan impor bahan baku industri kapal di Indonesia, karena dinilai menghambat peningkatan mutu dan kualitas produksi serta penjualan dalam negeri.

Sumber Antara
DPR Bahas RUU Kepariwisataan: Mencari Keseimbangan Antara Swasta dan Pemerintah

Komisi VII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menparekraf untuk membahas RUU Perubahan Ketiga UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, mencari keseimbangan antara peran swasta dan pemerintah dalam pengembangan sektor ini.

#konten ai
DPR Nilai Pemberian SHGB Pesisir Tangerang Ilegal: Menteri ATR/BPN Akan Diperiksa

Anggota Komisi II DPR menilai pemberian 263 SHGB di pesisir Tangerang melanggar hukum dan mendesak Menteri ATR/BPN untuk memberikan sanksi tegas serta hadir dalam rapat DPR Kamis ini.

SHGB
DPR Dorong Pemanfaatan UMKM dalam Rantai Pasok Industri Kapal Nasional

Anggota Komisi VII DPR, Siti Mukaromah, mendorong peningkatan peran UMKM dalam rantai pasok industri kapal di Indonesia, guna meningkatkan perekonomian nasional dan mengatasi kendala impor bahan baku.

Sumber Antara
DPR Dukung Penguatan Komnas Perempuan: Perjuangan Hapus Kekerasan terhadap Perempuan

DPR RI, khususnya Komisi XIII, menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan Komnas Perempuan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan mendorong kemandirian lembaga tersebut.

#konten ai
DPR Ingatkan 961 Kepala Daerah Baru: Jauhi Korupsi!

Anggota Komisi III DPR RI meminta 961 kepala daerah yang baru dilantik untuk menjaga integritas dan menghindari korupsi, mengingat tingginya angka korupsi di pemerintahan daerah.

#planetantara
DPR Serahkan Penyelidikan Pagar Laut Tangerang ke KKP

DPR menyerahkan penyelidikan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang kepada KKP, Komisi IV DPR akan menggali informasi lebih lanjut, dan Menteri ATR/BPN telah menyatakan sertifikat terkait cacat dan batal demi hukum.

DPR
DPR Dukung Polri Usut Tuntas Kasus Pagar Laut Tangerang

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mendukung Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas kasus pagar laut di Tangerang, Banten, dan meminta proses hukum berjalan cepat serta transparan.

Sumber Antara
DPR Desak Pemerintah Antisipasi Dampak Penutupan Pabrik Sanken: Ancaman Deindustrialisasi?

Anggota Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera mengambil langkah antisipasi atas penutupan pabrik Sanken Indonesia di Cikarang, yang dikhawatirkan memicu deindustrialisasi dan meningkatkan angka pengangguran.

#planetantara
DPR Desak Pemerintah Buat Peta Jalan Penataan Lapas: Atasi Masalah Penyelundupan hingga Kesejahteraan Petugas

Anggota Komisi XIII DPR, Mafirion, mendesak pemerintah segera membuat peta jalan penataan lapas untuk mengatasi berbagai permasalahan, termasuk penyelundupan barang terlarang dan rendahnya kesejahteraan petugas.

#planetantara