DPR Desak Pemerintah Tarik Minyak Goreng Tak Sesuai Takaran dari Peredaran

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mendesak pemerintah menarik minyak goreng kemasan yang takarannya tidak sesuai, seperti produk Rizki, demi melindungi konsumen dari kerugian dan bahaya kesehatan.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, telah meminta pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas terkait beredarnya produk minyak goreng dengan takaran yang tidak sesuai di pasaran. Permintaan ini muncul setelah inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan di Pasar Kramat Jati, Jakarta, pada Jumat lalu, mengungkap adanya produk minyak goreng yang volumenya jauh di bawah yang tertera pada kemasan. Sidak ini juga menemukan produk yang bahkan tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa, menimbulkan potensi bahaya bagi kesehatan konsumen.

Dasco, bersama jajaran Komisi VI DPR RI, melakukan sidak untuk mengecek langsung ketersediaan dan kualitas Minyakita di pasaran. Hasilnya, Minyakita yang ditemukan di Pasar Kramat Jati dinyatakan sesuai takaran. Namun, temuan mengejutkan muncul saat ditemukan produk minyak goreng merek Rizki produksi BKP. Kemasan yang tertera 1 liter, ternyata hanya berisi kurang dari 800 mililiter. Ketidaksesuaian takaran ini dinilai sangat merugikan konsumen, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan.

Lebih memprihatinkan lagi, produk minyak goreng merek Rizki tersebut tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa dan barcode-nya tidak dapat dipindai. "Merugikan kesehatan, bahaya, dan kemudian dari segi ekonomis itu sangat mahal dibandingkan yang 1.000 mililiter," tegas Dasco. Harga produk tersebut terpantau Rp16.000 per kemasan. Temuan ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran yang serius dan memerlukan tindakan cepat dari pemerintah untuk melindungi konsumen.

Temuan DPR RI ini bukan yang pertama kali. Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman juga menemukan minyak goreng kemasan Minyakita dengan takaran yang tidak sesuai saat melakukan sidak di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu (6/3). Kedua temuan ini menunjukkan adanya permasalahan sistemik dalam pengawasan distribusi dan kualitas minyak goreng di pasaran. Hal ini menuntut pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum agar kejadian serupa tidak terulang.

Ketidaksesuaian takaran pada produk minyak goreng bukan hanya merugikan konsumen secara ekonomi, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan. Minyak goreng yang sudah melewati batas kadaluarsa atau disimpan dalam kondisi yang tidak layak dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Oleh karena itu, tindakan tegas dari pemerintah sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat.

DPR RI mendesak pemerintah untuk segera melakukan penarikan produk minyak goreng yang tidak sesuai takaran dan tanpa tanggal kedaluwarsa dari peredaran. Langkah ini penting untuk mencegah kerugian lebih lanjut bagi konsumen dan menjaga keamanan pangan di Indonesia. Selain penarikan produk, perlu juga dilakukan investigasi lebih lanjut untuk mengungkap penyebab permasalahan ini dan mencegahnya di masa mendatang.

Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada penarikan produk yang bermasalah, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan distribusi minyak goreng. Perlu adanya peningkatan pengawasan di setiap tahapan, mulai dari produksi hingga distribusi ke pasar. Peningkatan pengawasan ini dapat dilakukan melalui kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, produsen, dan distributor.

Selain itu, perlu juga adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memperhatikan takaran dan tanggal kedaluwarsa pada produk minyak goreng yang mereka beli. Masyarakat perlu dibekali pengetahuan untuk melindungi diri dari produk-produk yang tidak berkualitas dan berpotensi membahayakan kesehatan. Peningkatan literasi konsumen ini akan membantu pemerintah dalam upaya pengawasan dan perlindungan konsumen.

Dengan adanya kerjasama yang baik antara DPR RI, pemerintah, produsen, dan distributor, serta peningkatan literasi konsumen, diharapkan permasalahan minyak goreng dengan takaran yang tidak sesuai dapat segera diatasi. Perlindungan konsumen harus menjadi prioritas utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesehatan masyarakat Indonesia.

Kesimpulannya, temuan ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap produk-produk pangan di Indonesia. Tindakan tegas dan cepat dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk melindungi konsumen dari kerugian dan bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh produk-produk yang tidak sesuai standar.