DPR Ingatkan BMKG: Efisiensi Anggaran Bukan Alasan Beli Alat Rongsokan

Komisi V DPR mengingatkan BMKG agar efisiensi anggaran tidak menjadi alasan pengadaan alat cuaca dan maritim yang tidak berkualitas, terkait rencana pembelian radar baru pada tahun 2025.

Anggota Komisi V DPR RI, Tamanuri, memberikan peringatan keras kepada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait rencana pengadaan alat-alat cuaca dan maritim. Peringatan ini disampaikan menyusul rencana BMKG untuk menambah sejumlah radar cuaca dan maritim pada tahun 2025 dengan anggaran efisiensi senilai Rp1,88 triliun. Tamanuri menekankan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti BMKG diperbolehkan untuk membeli alat-alat yang kualitasnya rendah atau bahkan tergolong rongsokan.

Pernyataan Tamanuri disampaikan langsung dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, di Jakarta pada Selasa. Ia mempertanyakan spesifikasi radar yang akan dibeli BMKG. "Perlu dilihat radar mana yang akan dibeli. Kita gak tahu itu nantinya rongsok atau tidak, jangan sampai nanti ternyata. Nah kami perlu tahu itu," tegas Tamanuri. Kehati-hatian ini penting untuk memastikan dana negara digunakan secara efektif dan menghasilkan peralatan yang berkualitas tinggi.

Rencana BMKG untuk meningkatkan kemampuan pemantauan cuaca dan maritim ini sejatinya merupakan langkah positif dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya dalam ketahanan pangan dan mitigasi bencana hidrometeorologi. Namun, penting bagi BMKG untuk memastikan bahwa pengadaan alat-alat tersebut dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan atau permasalahan di kemudian hari. Proses pengadaan yang transparan dan akuntabel akan menjamin penggunaan anggaran yang efisien dan efektif.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menjelaskan bahwa penambahan perangkat radar cuaca dan maritim merupakan bagian dari program Strengthening Climate and Weather Service Capacity-Phase II (SIMM2). Program ini bertujuan untuk memperkuat sistem pemantauan iklim dan kelautan di Indonesia. BMKG berencana menambah satu unit radar cuaca C-band di Natuna, Kepulauan Riau, dan empat unit radar S-band untuk meningkatkan cakupan deteksi hujan dan awan.

Selain itu, BMKG juga akan memasang 20 radar high frequency untuk meningkatkan kemampuan pemantauan gelombang laut dan arus di wilayah perairan Indonesia. Peningkatan kapasitas superkomputer, perluasan Automatic Weather Observing System (AWOS) di bandara wilayah terluar (3T), serta kerja sama dengan pemerintah daerah dan mitra internasional juga akan mendukung program ini. Semua upaya ini menunjukkan komitmen BMKG untuk meningkatkan kualitas layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika di Indonesia.

Dwikorita menekankan pentingnya modernisasi sistem pemantauan untuk mendukung ketahanan pangan dan mitigasi bencana. Dengan sistem yang lebih canggih dan akurat, BMKG dapat memberikan peringatan dini yang lebih efektif, sehingga dapat meminimalisir dampak bencana alam. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana.

Anggaran sebesar Rp1,88 triliun yang diperoleh dari efisiensi anggaran sebelumnya senilai Rp2,8 triliun, akan digunakan untuk merealisasikan seluruh rencana penguatan sistem operasi utama BMKG. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung BMKG dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Meskipun rencana modernisasi sistem pemantauan BMKG patut diapresiasi, DPR tetap menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan alat. Anggota Komisi V DPR mengingatkan agar BMKG tidak terburu-buru dalam pengadaan alat dan memastikan bahwa alat yang dibeli memiliki kualitas yang terjamin. Hal ini penting untuk menghindari pemborosan anggaran negara dan memastikan bahwa alat yang dibeli dapat berfungsi dengan optimal.

Proses pengadaan yang transparan dan akuntabel akan memberikan jaminan bahwa dana negara digunakan secara efisien dan efektif. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh manfaat yang optimal dari program modernisasi sistem pemantauan BMKG. Penting bagi BMKG untuk melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses pengadaan alat, sehingga dapat memastikan bahwa alat yang dibeli sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditentukan.

Ke depan, diharapkan BMKG dapat terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatannya, termasuk dalam proses pengadaan alat. Hal ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap BMKG dan memastikan bahwa program-program yang dijalankan BMKG dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Indonesia.

Dengan adanya pengawasan yang ketat dari DPR, diharapkan proses pengadaan alat-alat tersebut dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan menghasilkan peralatan yang berkualitas tinggi, sehingga dapat mendukung program prioritas nasional dalam ketahanan pangan dan mitigasi bencana hidrometeorologi.