DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Ramadan untuk Dongkrak Ekonomi Nasional

Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, mendorong pemerintah memanfaatkan momentum Ramadan 2025 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberdayakan UMKM.

Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, menyerukan pemerintah untuk memanfaatkan momentum Ramadan 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pernyataan ini disampaikannya di Jakarta pada Jumat, 28 Februari 2024, menyusul penetapan awal Ramadan oleh Kementerian Agama. Ia menekankan pentingnya memanfaatkan peningkatan konsumsi selama bulan puasa untuk menggerakkan roda perekonomian, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Ramadan akan datang, di mana umumnya bulan puasa ini konsumsi akan naik. Kami berharap pemerintah memanfaatkannya untuk pertumbuhan ekonomi," ujar Hendry dalam keterangan resmi. Menurutnya, peningkatan aktivitas ekonomi selama Ramadan dan Idul Fitri merupakan peluang emas yang sayang untuk dilewatkan. Momentum ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Lebih lanjut, Hendry menjelaskan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan UMKM dapat menikmati keuntungan dari peningkatan permintaan selama Ramadan. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM.

Hendry Munief memaparkan beberapa strategi yang dapat dijalankan pemerintah untuk menstimulasi potensi UMKM selama bulan Ramadan. Salah satu poin penting adalah memastikan stabilisasi harga bahan baku industri rumahan. Ketersediaan bahan baku yang cukup dengan harga terjangkau akan sangat membantu pelaku UMKM dalam menjaga daya saing produk mereka.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya rantai pasok yang lancar dan sistem distribusi serta transportasi yang efektif, terutama selama periode arus mudik. Kelancaran distribusi barang akan memastikan ketersediaan produk di pasaran dan mencegah lonjakan harga yang tidak terkendali. Dengan demikian, baik pelaku UMKM maupun konsumen dapat merasakan manfaatnya.

"Jika ada jaminan ketersediaan bahan baku maka harga bahan baku menjadi terjangkau dan pelaku UMKM terbantu. Otomatis harga jual tidak tinggi. Semua terbantu, baik pelaku UMKM dan konsumennya," tegas ketua Forum Bisnis (Forbis) Riau tersebut. Ia berharap pemerintah dapat memperhatikan aspek-aspek krusial ini untuk memastikan keberhasilan strategi tersebut.

Pemerintah juga perlu memastikan akses permodalan yang mudah bagi UMKM. Dengan demikian, para pelaku usaha dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi peningkatan permintaan selama bulan Ramadan. Dukungan pemerintah dalam hal permodalan akan sangat signifikan dalam membantu UMKM untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Sebagai informasi tambahan, Kementerian Agama telah menetapkan awal puasa Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada hari Sabtu, 1 Maret 2025. Keputusan ini diambil setelah melalui Sidang Isbat yang digelar di Gedung Kemenag RI, Jakarta, pada Jumat, 28 Februari 2024. Penetapan ini memberikan kepastian bagi umat Muslim dalam mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan.

Dengan penetapan awal Ramadan tersebut, pemerintah diharapkan dapat segera merumuskan dan melaksanakan strategi yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi selama bulan Ramadan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa momentum Ramadan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian nasional. Pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pelaku UMKM, untuk mencapai tujuan tersebut.

Kesimpulannya, upaya pemerintah dalam mendukung UMKM selama Ramadan sangat penting. Dengan memastikan stabilisasi harga, kelancaran distribusi, dan akses permodalan yang mudah, pemerintah dapat membantu UMKM untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan harapan DPR agar momentum Ramadan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.