DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Ramadan untuk Dongkrak Ekonomi Nasional

Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, mendorong pemerintah memanfaatkan momentum Ramadan 2025 untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dan memberdayakan UMKM.

Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, menyerukan pemerintah untuk memanfaatkan momentum Ramadan 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disampaikannya dalam keterangan resmi di Jakarta pada Jumat, 28 Februari 2024. Menurutnya, peningkatan konsumsi masyarakat selama bulan Ramadan merupakan peluang strategis yang sayang untuk dilewatkan.

"Ramadan akan datang, di mana umumnya bulan puasa ini konsumsi akan naik. Kami berharap pemerintah memanfaatkannya untuk pertumbuhan ekonomi," ujar Hendry. Ia menekankan pentingnya memanfaatkan peningkatan aktivitas ekonomi selama Ramadan dan Idul Fitri untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pemerintah telah menetapkan 1 Ramadhan 1446 H jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025, berdasarkan hasil Sidang Isbat di Kementerian Agama RI. Dengan kepastian tanggal tersebut, pemerintah diharapkan dapat mempersiapkan langkah-langkah konkret untuk mendukung UMKM dalam menghadapi peningkatan permintaan selama bulan suci ini.

Hendry Munief memaparkan beberapa langkah strategis yang dapat dijalankan pemerintah untuk menstimulasi potensi UMKM selama Ramadan. Ia menekankan pentingnya memastikan stabilisasi harga bahan baku industri rumahan. Ketersediaan bahan baku yang cukup dan terjangkau akan sangat membantu pelaku UMKM dalam menjaga daya saing produknya.

Selain itu, Hendry juga menyoroti pentingnya kelancaran rantai pasok. Sistem rantai pasok yang efisien akan menjamin ketersediaan bahan baku dan distribusi produk ke seluruh wilayah Indonesia, terutama selama periode arus mudik Lebaran. Hal ini akan mencegah terjadinya kelangkaan barang dan kenaikan harga yang merugikan konsumen dan UMKM.

Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya kemudahan akses transportasi antar daerah. Kelancaran arus distribusi barang dan jasa akan sangat penting, terutama selama periode arus mudik dan balik Lebaran. Pemerintah perlu memastikan kelancaran lalu lintas dan ketersediaan moda transportasi yang memadai.

Dengan terjaminnya ketersediaan bahan baku, kelancaran rantai pasok, dan akses transportasi yang memadai, harga jual produk UMKM dapat ditekan. Hal ini akan menguntungkan baik pelaku UMKM maupun konsumen. "Otomatis harga jual tidak tinggi. Semua terbantu, baik pelaku UMKM dan konsumennya," tegas Ketua Forum Bisnis (Forbis) Riau tersebut.

Pemerintah memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi selama Ramadan. Dengan memastikan ketersediaan bahan baku, kelancaran distribusi, dan akses transportasi yang memadai, pemerintah dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM. Hal ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Langkah-langkah konkret yang diambil pemerintah akan menentukan keberhasilan dalam memanfaatkan momentum Ramadan untuk meningkatkan perekonomian. Koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait sangat penting untuk memastikan efektivitas program-program yang dijalankan. UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia perlu mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah agar dapat tumbuh dan berkembang.

Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan momentum Ramadan dengan bijak. Konsumsi yang meningkat selama Ramadan perlu diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang baik agar tidak menimbulkan masalah ekonomi di kemudian hari. Dengan demikian, Ramadan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan perekonomian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya dukungan pemerintah yang maksimal, diharapkan Ramadan 2025 dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku UMKM.