LIVE

DPR RI Akan Kaji Aksi Damai Ratusan ASN di Kemendikbudristek

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, akan mengkaji aksi damai ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kemendikbudristek yang dipicu pemecatan mendadak seorang pegawai, Neni Herlina, dengan dugaan adanya kesalahpahaman dan perlakuan tak adil.

dpr
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mempertimbangkan pemanggilan Menteri KKP untuk menjelaskan pembangunan pagar laut ilegal sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten, yang telah dibongkar oleh TNI AL dan masyarakat. (©© 2025 Antaranews)

Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) menggelar aksi damai di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jakarta, Senin (20/1). Aksi ini menarik perhatian Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang berjanji akan segera menyelidiki kasus tersebut.

Dasco mengaku baru mengetahui aksi tersebut saat dalam perjalanan ke Kompleks Parlemen. Ia menyatakan akan mencari tahu akar permasalahan yang melatarbelakangi aksi damai para ASN Kemendikbudristek. "Tentunya kita akan mencari, kita akan kaji nanti," ujar Dasco usai menghadiri acara Fraksi Partai NasDem.

Langkah selanjutnya, Pimpinan DPR RI akan meminta Komisi X, yang membidangi pendidikan, olahraga, sains dan teknologi, untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terkait aksi tersebut. Komisi X bermitra langsung dengan Kemendikbudristek, sehingga dinilai tepat untuk menindaklanjuti permasalahan ini.

Aksi damai ratusan ASN dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendikbudristek ini diwarnai dengan nyanyian lagu kebangsaan, yel-yel, dan pembentangan spanduk. Mereka menyuarakan protes atas pemberhentian mendadak salah satu pegawai, Neni Herlina. Kejadian ini dinilai para ASN sebagai bentuk ketidakadilan.

Ketua Paguyuban Pegawai Dikti, Suwitno, menjelaskan aksi tersebut dipicu oleh dugaan kesalahpahaman terkait tugas Neni Herlina. "Mungkin ada kesalahpahaman di dalam pelaksanaan tugas dan itu menjadi fitnah atau suuzon bahwa Ibu Neni menerima sesuatu, padahal dia tidak melakukannya," ungkap Suwitno.

Suwitno juga menambahkan bahwa perlakuan yang dianggap tidak adil bukan hanya dialami Neni Herlina, melainkan juga pegawai lain di Ditjen Dikti. Namun, ia enggan menyebutkan nama pegawai lainnya yang mengalami perlakuan serupa. Peristiwa ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan proses pengambilan keputusan di lingkungan Kemendikbudristek.

DPR RI berkomitmen untuk mengusut tuntas permasalahan ini demi memastikan keadilan dan transparansi bagi seluruh ASN di Kemendikbudristek. Hasil penyelidikan dan evaluasi dari Komisi X DPR RI nantinya diharapkan dapat memberikan solusi yang adil dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Proses ini tentunya akan menjadi perhatian publik, khususnya bagi para ASN di Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Chandra Hamdani Noor
C
Reporter Chandra Hamdani Noor
DPR Apresiasi Kepuasan Publik Tinggi, Dorong Pemerintah Terus Kerja Keras

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengapresiasi hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 80,9 persen, namun menekankan pentingnya pemerintah untuk terus bekerja keras.

pemerintah
Selektif, DPR Tekankan Penempatan TNI di Jabatan Sipil

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menekankan pentingnya seleksi ketat dalam penempatan anggota TNI di jabatan sipil, guna menghindari potensi konflik kepentingan dan mempertimbangkan karier ASN yang sudah ada.

#planetantara
DPR Minta Prajurit TNI Penyerang Polres Tarakan Dihukum Berat

Anggota Komisi I DPR RI meminta prajurit TNI yang menyerang Polres Tarakan dihukum berat dan menyerukan pentingnya sosialisasi antar aparat keamanan.

#planetantara
DPR Minta Prajurit TNI Penyerang Polres Tarakan Dihukum Berat

Anggota Komisi I DPR RI meminta prajurit TNI yang menyerang Polres Tarakan dihukum berat dan menyerukan pentingnya sosialisasi antar aparat keamanan.

#planetantara
DPR Buka Peluang Panggil Menteri KKP Terkait Pagar Laut Ilegal di Banten

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mempertimbangkan pemanggilan Menteri KKP untuk menjelaskan pembangunan pagar laut ilegal sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten, yang telah dibongkar oleh TNI AL dan masyarakat.

Banten
Aksi Damai BEM Pamekasan Dukung PKL Korban Penertiban

Aliansi BEM Pamekasan mendampingi pedagang kaki lima (PKL) yang ditertibkan Pemkab Pamekasan menggelar aksi damai di DPRD, menuntut keadilan dan solusi relokasi yang layak.

konten ai
DPRD NTB Kritik Kadis Pertanian yang Absen RDP

Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB, Megawati Lestari, mengecam Kepala Dinas Pertanian NTB atas ketidakhadirannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Senin lalu, yang membahas laporan pertanggungjawaban penyerapan RKA Dinas Pertanian.

DPRD NTB
Wakil Ketua DPR Usul Rapat Komisi X-Mendikbudristek Terbuka

Wakil Ketua DPR RI mengusulkan rapat Komisi X dengan Mendikbudristek dilakukan terbuka untuk membahas transparansi terkait pemberhentian ASN dan memberikan kesempatan klarifikasi kepada Menteri.

DPR
DPR Bantah RUU TNI Kembalikan Dwi Fungsi ABRI

Wakil Ketua DPR Adies Kadir menegaskan RUU TNI tidak akan mengembalikan dwi fungsi ABRI, meskipun ada wacana perubahan masa pensiun dan larangan bisnis bagi anggota TNI.

#planetantara
RUU Pemilu: DPR Bahas Ulang dari Awal, Pertimbangkan Pilkada Asimetris

DPR RI akan membahas RUU Pemilu dari awal, mempertimbangkan putusan MK, wacana Pilkada oleh DPRD, dan kemungkinan sistem pemilu asimetris.

Sumber Antara
DPR Usul Sanksi Tegas Atur Keterlambatan Penerbangan Haji

Anggota Komisi VIII DPR RI mengusulkan sanksi tegas bagi maskapai penerbangan yang telat dalam penerbangan haji untuk mencegah kerugian jamaah dan memastikan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik.

#planetantara
DPR Desak Aparat Tindak Tegas Pelaku Penyimpangan Impor

Anggota Komisi III DPR RI mendesak aparat penegak hukum menindak tegas pelaku penyimpangan impor yang merugikan negara dan industri dalam negeri.

#planetantara
DPR Minta Aparat Patuhi UU SPPA dalam Kasus ABH Tasikmalaya

Komisi III DPR mendesak aparat penegak hukum untuk selalu menaati UU SPPA dalam menangani kasus empat anak di bawah umur di Tasikmalaya, Jawa Barat, yang diduga mengalami pelanggaran prosedur pemeriksaan.

konten ai