DPR RI Perlu Perubahan Nyata untuk Tingkatkan Kepercayaan Publik
Rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR RI, berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, mendorong peneliti Formappi Lucius Karus untuk meminta DPR melakukan perubahan nyata dalam kinerja dan tata kelola.
Publik menanti perubahan signifikan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) jika ingin tingkat kepercayaan masyarakat meningkat. Hal ini disampaikan oleh Lucius Karus, peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menempatkan DPR RI di peringkat ke-10 dari 11 lembaga yang disurvei. Survei yang dirilis pada 27 Januari 2025 tersebut menempatkan Presiden di peringkat teratas sebagai lembaga yang paling dipercaya.
Lucius menegaskan bahwa publik tidak hanya menunggu jargon-jargon modernisasi DPR. "Bukan jargon yang ditunggu publik seperti jargon DPR Modern. Publik menunggu perbaikan tata kelola yang berujung pada peningkatan kinerja dengan hasil yang memadai," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Rabu. Ia menambahkan bahwa peringkat kepercayaan yang rendah terhadap DPR bukanlah hal mengejutkan.
Rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR, menurut Lucius, bukan hanya masalah DPR periode 2024-2029 saja, tetapi juga merupakan akumulasi masalah dari periode-periode sebelumnya. "Dengan kata lain pergantian periode DPR setiap lima tahun sekali sama sekali tidak berdampak pada perubahan citra dan kinerja DPR secara kelembagaan," jelasnya. Sejak era reformasi, DPR memiliki kewenangan besar, namun hal ini tidak sebanding dengan kinerja dan citra lembaga yang justru dinilai buruk.
Kinerja DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan menjadi sorotan utama. Faktor integritas anggota dan kebijakan internal DPR sering kali memicu kritik publik dan antipati. Lucius menyoroti bahwa DPR, sebagai wakil rakyat, seringkali dianggap hanya sebagai jargon belaka. "DPR sebagai wakil rakyat terlihat tinggal sebagai jargon. Karena dalam banyak isu publik, DPR justru mengabaikan rakyat dan bersekutu dengan elit," kritik Lucius.
Untuk memperbaiki citra dan meningkatkan kepercayaan publik, DPR perlu menunjukkan komitmen nyata dalam menjalankan fungsi perwakilannya. Hal ini termasuk melibatkan rakyat secara bermakna dalam setiap pembahasan regulasi. "Komitmen DPR untuk menjadi lembaga penonton kinerja pemerintah jangan sampai dipakai justru untuk bersekongkol dengan pemerintah," tegas Lucius. Perbaikan nyata, bukan sekadar slogan, menjadi kunci utama bagi peningkatan kepercayaan publik terhadap DPR.
Secara keseluruhan, rendahnya tingkat kepercayaan publik pada DPR RI merupakan akumulasi dari berbagai masalah yang terjadi selama beberapa periode. Perlu adanya komitmen dan perubahan nyata dari DPR RI, termasuk perbaikan tata kelola, peningkatan kinerja, dan partisipasi publik yang lebih bermakna dalam proses legislasi dan pengawasan.
Perbaikan citra DPR RI tidak bisa hanya dengan jargon modernisasi, tetapi harus diimbangi dengan tindakan nyata yang berdampak pada peningkatan kinerja dan kepercayaan publik. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan dan legitimasi DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.