DPR Sidak PFN, Ifan Seventeen Terlambat 40 Menit, Kondisi Perusahaan Diungkap

Wakil Ketua DPR RI Dasco Ahmad sidak ke Kantor PFN; Direktur Utama baru, Ifan Seventeen, terlambat 40 menit; DPR ungkap kondisi PFN memprihatinkan dan perlu bantuan pemerintah.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, bersama Komisi VI DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor PT Produksi Film Negara (PFN) di Jakarta pada Jumat pagi. Namun, Direktur Utama PT PFN yang baru, Riefan Fajarsyah atau Ifan Seventeen, tiba 40 menit kemudian setelah rombongan DPR tiba di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB. Sidak ini dilakukan setelah sebelumnya DPR juga melakukan sidak ke Pasar Kramat Jati untuk mengecek harga minyak goreng.

Dasco menyatakan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk dukungan DPR terhadap PFN sebagai pusat konten negara. "Iya, kita lihat dinamika, kita sidak. Dan kita tadi berpikiran bahwa benar-benar ini sangat kita dukung perusahaan film ini jadi pusat konten negara," ujar Dasco. Setelah menunggu kedatangan Ifan Seventeen, rombongan DPR kemudian meninjau berbagai fasilitas di kompleks Kantor PFN.

Selama kunjungan, rombongan DPR didampingi oleh Head of Corporate Secretary PT PFN, Ihsan Chairdiansyah, yang menjelaskan kondisi berbagai ruangan produksi. Ruangan-ruangan yang dikunjungi meliputi studio, ruangan pelatihan, ruangan yang disewakan untuk umum, hingga bangunan bersejarah yang pernah digunakan untuk memproduksi tayangan 'Si Unyil'.

Dasco mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi PFN dan kesejahteraan karyawannya. Ia menilai terdapat kekurangan dalam berbagai aspek. "Semuanya kurang, peralatan nggak ada sama sekali, studio ada yang bagus tapi memprihatinkan, sarana pendukung sangat minim," katanya. DPR berencana meminta pemerintah untuk membantu memajukan industri film Indonesia dan membenahi kondisi PFN.

Kondisi memprihatinkan ini ditemukan di berbagai bagian gedung. Dari mulai peralatan yang minim hingga sarana pendukung yang kurang memadai. DPR berharap adanya perbaikan fasilitas untuk meningkatkan kualitas produksi film nasional.

Pihak DPR juga menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan karyawan PFN. Hal ini dianggap krusial untuk mendorong semangat dan produktivitas kerja dalam memajukan industri perfilman Indonesia.

Pemerintah diharapkan dapat memberikan dukungan penuh, baik berupa pendanaan maupun kebijakan, untuk merevitalisasi PFN dan industri film nasional secara keseluruhan.

Pengangkatan Ifan Seventeen sebagai Direktur Utama PFN diharapkan membawa perubahan positif bagi perusahaan dan industri film Indonesia. DPR berharap kehadiran Ifan dapat membawa inovasi dan strategi baru untuk memajukan PFN.

Dengan adanya sidak ini, diharapkan pemerintah dapat lebih memperhatikan kondisi PFN dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas produksi film di Indonesia. Hal ini penting untuk memperkuat industri perfilman nasional dan meningkatkan daya saingnya di kancah internasional.

Peningkatan kualitas produksi film nasional juga diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor dan meningkatkan pendapatan negara. Dengan demikian, industri film Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Kesimpulannya, sidak DPR ke PFN mengungkap kondisi perusahaan yang memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Dukungan pemerintah sangat dibutuhkan untuk memajukan industri film Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan karyawan PFN.