DPR Soroti Pemulihan Ekonomi Korban Robot Trading Net89: Butuh Solusi Cepat dan Edukasi Publik

Anggota Komisi III DPR RI soroti pentingnya pemulihan ekonomi korban robot trading Net89, desak solusi cepat dan edukasi publik mencegah kasus serupa terulang.

Anggota Komisi III DPR RI, Stevano R. Adranacus, menyoroti lambannya pemulihan ekonomi bagi korban investasi bodong robot trading Net89. Proses hukum yang panjang dan belum memberikan kepastian kerugian bagi korban menjadi perhatian utama. Pernyataan ini disampaikan setelah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, dan perwakilan korban Net89 pada Senin (17/3) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Stevano menekankan pentingnya pemulihan ekonomi korban sebagai prioritas utama. "Kami setuju dan sepakat bahwa yang harus dikedepankan adalah pemulihan ekonomi terhadap para korban," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (18/3). Ia memahami keinginan korban untuk menempuh jalur perdamaian sebagai alternatif penyelesaian, berharap solusi terbaik dapat segera terwujud untuk memulihkan hak-hak mereka.

Meskipun mendukung upaya restorative justice, Stevano mengingatkan pentingnya tetap memperhatikan parameter hukum yang sudah ditetapkan agar tidak menimbulkan masalah hukum di masa mendatang. Ia menegaskan bahwa penegak hukum tetap bertanggung jawab menegakkan keadilan bagi para korban. "Aparat kepolisian dan kejaksaan memiliki tanggung jawab profesional yang tetap menegakkan aturan," tegasnya.

Stevano menyoroti maraknya kasus investasi bodong dalam beberapa tahun terakhir. Banyak kasus yang meskipun sudah melalui proses pengadilan, namun korban tetap tidak mendapatkan kembali kerugiannya. "Seperti kita sama-sama ketahui, ini sudah sangat marak terjadi beberapa tahun belakang ini. Seringkali, walaupun sudah ada penetapan pengadilan, tetap gagal merehabilitasi kerugian pada korban," tuturnya. Kondisi ini menunjukkan perlunya percepatan dan mekanisme yang lebih efektif dalam pemulihan ekonomi korban.

Ia mengapresiasi respons cepat Jampidum Kejaksaan Agung dalam menangani kasus robot trading seperti DNA Pro, MemberATG, dan Net89, serta kinerja Dirtipideksus Polri dalam penyelidikan hingga pelimpahan ke pengadilan. Ke depan, Stevano berharap konsistensi penegakan hukum tetap dijaga oleh kedua lembaga tersebut.

Selain itu, Stevano mendukung usulan agar kepolisian dan instansi terkait terlibat dalam proses perizinan investasi untuk mencegah penerbitan izin secara sembarangan. Hal ini dinilai penting untuk mencegah munculnya kasus investasi bodong baru di masa depan.

Stevano juga menekankan pentingnya edukasi publik sebagai langkah pencegahan utama agar masyarakat tidak terjebak dalam investasi bodong. "Saya pikir yang harus menjadi concern utama adalah edukasi terhadap publik agar kesalahan serupa tidak terjadi lagi ke depannya," katanya. Edukasi yang komprehensif dan mudah dipahami oleh masyarakat luas dinilai krusial untuk meningkatkan kewaspadaan dan literasi keuangan.

Lebih lanjut, perlu adanya transparansi dan akses informasi yang mudah bagi masyarakat untuk mengenali ciri-ciri investasi bodong. Kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta, dan media massa sangat dibutuhkan untuk menyebarkan informasi dan edukasi secara efektif. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan investasi dan terhindar dari kerugian finansial.

Kesimpulannya, percepatan pemulihan ekonomi korban robot trading Net89 dan upaya pencegahan melalui edukasi publik menjadi kunci utama dalam mengatasi masalah investasi bodong yang semakin marak. Penegakan hukum yang konsisten dan kerjasama antar lembaga terkait sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan melindungi masyarakat dari praktik-praktik penipuan.