DPRD Babel Desak Pemkab/Pemkot Perketat Pengawasan Gas Subsidi Elpiji 3 Kg

Ketua DPRD Babel, Didit Srogusjaya, mendesak Pemkab/Pemkot meningkatkan pengawasan penyaluran gas elpiji 3 kg bersubsidi agar tepat sasaran dan mengatasi keluhan masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendesak Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pengawasan penyaluran gas elpiji bersubsidi ukuran tiga kilogram. Desakan ini muncul karena ditemukannya ketidaktepatan sasaran penyaluran dan keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas tersebut. Permasalahan ini mencuat di Pangkalpinang pada Selasa, 25 Februari 2025.

Ketua DPRD Provinsi Babel, Didit Srogusjaya, menyatakan bahwa pengawasan penyaluran gas elpiji 3 kg harus lebih ketat. Ia menyoroti masih belum validnya data penerima elpiji subsidi dari pemerintah kabupaten/kota. Hal ini menyebabkan banyak keluhan warga yang kesulitan mendapatkan gas bersubsidi tersebut. "Pengawasannya harus jelas, jika ada yang mengatakan berapa pun harga elpiji tiga kilogram asalkan ada stok, itu sebenarnya bentuk frustrasi masyarakat. Untuk itu kami minta Disperindag kerja sama dengan Pertamina untuk cek dan awasi langsung di lapangan," tegas Didit.

Selain masalah data yang tidak valid, ditemukan juga praktik penyimpangan di lapangan. Beberapa hotel kedapatan menggunakan elpiji tiga kilogram, padahal gas bersubsidi ini seharusnya hanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha kecil. Didit Srogusjaya pun meminta agar hal ini segera ditindaklanjuti. "Sampai saat ini masih ada hotel yang menggunakan gas ukuran ini. Harusnya langsung ditindak dan laporkan ke aparat hukum," tegasnya.

Didit Srogusjaya mengungkapkan kekecewaannya terhadap pengawasan yang dinilai masih minim dan data penerima subsidi yang tidak valid. Ia menekankan pentingnya data yang akurat untuk memastikan penyaluran elpiji 3 kg tepat sasaran. "Percuma saat rapat koordinasi kabupaten/kota hanya bicara stok cukup, tapi fakta di lapangan selalu tidak cukup," ujarnya. Ia berharap bupati dan wali kota, serta instansi terkait, rutin melakukan pengawasan, termasuk inspeksi mendadak (sidak), dan menindaklanjuti setiap keluhan atau laporan masyarakat.

Lebih lanjut, Didit menjelaskan bahwa Pertamina sebenarnya sudah maksimal dalam memenuhi kebutuhan elpiji subsidi. Namun, karena data yang tidak valid, penyaluran menjadi tidak tepat sasaran. "Sebanyak apapun yang disalurkan tapi jika data tidak valid ya seperti saat ini, selalu tidak cukup karena ada yang memang tidak tepat sasaran," katanya. Ia berharap menjelang bulan Ramadhan, kejujuran data menjadi prioritas agar subsidi pemerintah benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran. "Tinggal kejujuran data saja. Jangan sampai masyarakat tidak mampu tidak dapat dan yang mampu malah dapat lebih dari satu," imbuhnya.

Menanggapi hal ini, Sales Manager Pertamina Bangka Belitung, Andrew Wisnu Wardhana, menjelaskan bahwa Pertamina hanya memiliki kewenangan untuk menindak pangkalan elpiji. Untuk hotel atau restoran yang menggunakan elpiji subsidi 3 kg, kewenangan penindakan ada di pemerintah daerah. "Kewenangan kami hanya berhak mengambil tindakan untuk pangkalan saja. Namun kami bisa bantu cek bersama, Pemda yang berwenang memberi pembinaan atau mengambil tindakan," jelasnya.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, Pertamina, dan masyarakat. Pemerintah daerah harus memastikan validitas data penerima subsidi dan memperkuat pengawasan di lapangan. Pertamina dapat berperan aktif dalam membantu pengawasan dan memberikan informasi terkait penyaluran elpiji. Sementara masyarakat diharapkan untuk jujur dan melaporkan jika menemukan penyimpangan dalam penyaluran gas elpiji bersubsidi.

Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dan data yang valid, diharapkan penyaluran gas elpiji 3 kg bersubsidi dapat lebih tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama menjelang bulan Ramadhan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program subsidi pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi mereka yang berhak menerimanya.

Ke depan, diharapkan adanya sistem monitoring dan evaluasi yang lebih baik dalam penyaluran gas elpiji bersubsidi. Sistem ini perlu melibatkan semua pihak terkait dan didukung oleh teknologi informasi agar lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, diharapkan permasalahan penyaluran gas elpiji 3 kg bersubsidi dapat teratasi secara efektif dan berkelanjutan.