DPRD Batam Usul Kajian Ulang Kartu Kendali BBM Subsidi

DPRD Kota Batam merekomendasikan Pemkot untuk mengkaji ulang program Fuel Card 5.0 karena dinilai belum efektif dan membebani masyarakat, khususnya terkait biaya administrasi dan minimnya regulasi pendukung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menyarankan Pemerintah Kota Batam untuk mengkaji ulang penerapan kartu kendali BBM subsidi, Fuel Card 5.0. Saran ini muncul setelah program tersebut dinilai belum efektif dan berpotensi menimbulkan masalah bagi warga Batam. Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Ruslan Sinaga, mengungkapkan keprihatinannya pada Rabu, 22 November 2023.

Salah satu poin utama yang dikritik adalah kurang matangnya program Fuel Card 5.0. Ruslan menuturkan bahwa program ini belum didukung oleh Peraturan Wali Kota (Perwako), sebuah regulasi penting sebelum implementasi program berskala luas. "Fuel Card ini menjadi dilema," ujarnya, "keputusan Disperindag membuat kami resah."

Selain masalah regulasi, biaya administrasi sebesar Rp20.000 per bulan juga menjadi sorotan. Ruslan menilai biaya ini memberatkan masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada subsidi BBM. Ia mempertanyakan pengelolaan biaya tersebut. "Rp20.000 untuk biaya admin itu lari kemana? Harusnya diserahkan ke Pertamina, Disperindag cukup mengawasi," tegasnya. Menurutnya, Disperindag Batam memiliki banyak tugas lain yang lebih penting.

Ruslan juga menekankan pentingnya Perwako sebelum menjalankan program Fuel Card. "Sebelum dijalankan seharusnya ada Perwako-nya. Ini menyangkut masyarakat," katanya. Sebagai tindak lanjut, DPRD berencana memanggil Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam untuk meminta klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut terkait program Fuel Card 5.0.

Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, menambahkan bahwa Pemkot Batam seharusnya mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap masyarakat. Ia menyatakan, "Dengan hadirnya dua kartu (QR MyPertamina dan Fuel Card 5.0), masyarakat justru mengeluh." Oleh karena itu, ia menginstruksikan Komisi II untuk memanggil Disperindag Batam guna meminta penjelasan.

Kepala Disperindag Kota Batam, Gustian Riau, sebelumnya menjelaskan perbedaan antara QR Code MyPertamina dan Fuel Card 5.0. Ia menyatakan QR Code MyPertamina digunakan untuk pendataan kendaraan penerima BBM subsidi, sementara Fuel Card 5.0 berfungsi sebagai alat pengendali pembelian BBM subsidi. Namun, penjelasan ini tampaknya belum cukup meredakan kekhawatiran DPRD.

Kesimpulannya, DPRD Kota Batam mendesak Pemkot Batam untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Fuel Card 5.0. Evaluasi ini diharapkan dapat mengatasi masalah yang muncul dan memastikan program tersebut berjalan efektif dan tidak membebani masyarakat. Kejelasan regulasi dan transparansi pengelolaan biaya administrasi menjadi poin penting yang perlu diperhatikan.