DPRD DKI Jakarta Setujui Tukar Guling Aset: Lebih Untung untuk Pemprov?

DPRD DKI Jakarta menyetujui tukar guling aset Pemprov DKI dengan pihak swasta karena dinilai menguntungkan, dengan pengawasan ketat terhadap penggunaan lahan selanjutnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, menyatakan persetujuan legislatif atas proses tukar guling aset tanah milik Pemprov DKI Jakarta dengan pihak swasta. Peninjauan langsung ke lokasi pada Senin, 20 Januari, dilakukan untuk memastikan keuntungan bagi Pemprov DKI. Keputusan ini diambil setelah dilakukan pengecekan AMDAL, appraisal, dan NJOP, serta kroscek dengan dinas terkait.

Keuntungan yang Didapat

Ima Mahdiah menekankan bahwa hasil tukar guling tersebut memberikan keuntungan berupa lahan yang lebih luas bagi Pemprov DKI Jakarta. DPRD akan terus mengawasi penggunaan lahan hasil tukar guling untuk memastikan sesuai prosedur. Hal senada disampaikan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, yang menyatakan kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan kondisi terkini lahan dan memastikan kebijakan Pemprov DKI memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Transparansi dan Pengawasan

Inggard Joshua menegaskan bahwa persetujuan tukar guling diberikan dengan catatan adanya manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, pengamanan aset daerah dan pengawasan pelaksanaan proyek di masa mendatang menjadi poin penting yang terus dipantau. Komisi A DPRD DKI Jakarta secara khusus meninjau dua proses tukar guling yang melibatkan PT. Pacific Equity Management dan PT. FKS Makmur Mandiri.

Detail Tukar Guling Aset

PT. Pacific Equity Management, berdasarkan Surat Nomor 002/PEM/XII/2017, mengajukan tukar guling tanah Pemprov seluas 338 meter persegi (Rp15,3 miliar) dengan tanah seluas 501 meter persegi (Rp16,8 miliar) di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sementara itu, PT. FKS Makmur Mandiri (Surat Nomor 104/DMM-DIR/FO/VI-2018) mengajukan tukar guling tanah jalan lingkungan seluas 444,2 meter persegi (Rp25,9 miliar) dengan lahan pengganti seluas 802 meter persegi (Rp41,2 miliar) di Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang direncanakan untuk pembangunan jalan baru.

Kesimpulan

DPRD DKI Jakarta menyetujui proses tukar guling aset Pemprov DKI dengan pengembang swasta. Keputusan ini didasarkan pada analisis yang menunjukkan adanya keuntungan bagi Pemprov DKI. Namun, pengawasan ketat terhadap penggunaan lahan selanjutnya tetap menjadi prioritas untuk memastikan manfaatnya bagi masyarakat Jakarta.