DPRD DKI Minta Evaluasi Penanganan Banjir Jakarta

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth meminta Pemprov DKI untuk mengevaluasi kinerja dinas terkait dalam menangani banjir yang masih menjadi masalah setiap musim hujan, termasuk kinerja UPK Badan Air yang dinilai kurang optimal.

Banjir masih menjadi momok bagi warga Jakarta setiap musim hujan tiba. Hal ini mendorong Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth atau Bang Kent, untuk meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan banjir. Permintaan evaluasi ini disampaikan pada Sabtu, 01 Januari 2024, menyangkut kinerja berbagai instansi terkait, mulai dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) hingga Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air Dinas Lingkungan Hidup.

Bang Kent menyoroti lambannya penanganan banjir dan sampah yang berdampak pada kinerja rumah pompa. Menurutnya, lambatnya penanganan sampah di saringan rumah pompa menghambat penanggulangan banjir secara efektif. Ia juga menekankan perlunya Pemprov DKI untuk memprioritaskan program penanganan banjir yang solutif, mulai dari tingkat dinas hingga ke suku dinas.

Lebih lanjut, Bang Kent mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk segera menetapkan pejabat definitif pada posisi-posisi kunci. Hal ini dinilai penting agar pengambilan keputusan terkait penanganan banjir dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Kepemimpinan yang definitif diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah dalam mengatasi permasalahan banjir yang berulang.

Ketidakmampuan kinerja beberapa pejabat menjadi sorotan utama. Bang Kent bahkan meminta agar pejabat yang dinilai tidak mampu bekerja dengan baik untuk dicopot dan digantikan oleh orang yang lebih kompeten. Ia menyayangkan masih banyaknya posisi kepala dinas yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), yang menurutnya berdampak pada kurang optimalnya kinerja dinas tersebut dalam menangani banjir.

Kinerja UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup juga menjadi sasaran kritik Bang Kent. Meskipun anggaran gaji Satgas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) UPK Badan Air terbilang besar, kinerjanya dinilai kurang maksimal dalam berkolaborasi menangani banjir. Ia menyoroti kurangnya kolaborasi antara Satgas UPK Badan Air dengan petugas rumah pompa dalam mengangkat sampah yang menyumbat mesin pompa.

Bang Kent mencontohkan hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukannya di beberapa rumah pompa. Dalam sidak tersebut, ia tidak menemukan petugas Satgas PJLP UPK Badan Air yang seharusnya bertugas mengangkat sampah yang menyumbat mesin pompa. Kondisi ini menyebabkan pompa air tidak berfungsi optimal dan memperparah dampak banjir. Ia menekankan pentingnya kerja sama yang baik antara semua pihak untuk mengatasi permasalahan banjir di Jakarta.

Kesimpulannya, permasalahan banjir di Jakarta memerlukan evaluasi menyeluruh dan langkah konkrit dari Pemprov DKI. Perbaikan kinerja dinas terkait, penetapan pejabat definitif, dan peningkatan kolaborasi antar instansi menjadi kunci utama dalam menyelesaikan masalah banjir yang berulang setiap musim hujan. Harapannya, dengan evaluasi dan tindakan yang tepat, masalah banjir di Jakarta dapat teratasi secara efektif dan berkelanjutan.