DPRD Kolut Tetapkan Empat Raperda Baru: Dari Pangan hingga Kota Layak Anak

DPRD Kolaka Utara sahkan empat Raperda baru yang meliputi penyelenggaraan perpustakaan, cadangan pangan, insentif investasi, dan Kabupaten Layak Anak, serta sorotan pada transparansi dan infrastruktur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara, baru-baru ini menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penting: penetapan empat rancangan peraturan daerah (raperda) baru. Rapat yang digelar membahas berbagai aspek pembangunan daerah, dari ketahanan pangan hingga mewujudkan Kabupaten Kolaka Utara sebagai kota layak anak. Hal ini menunjukkan komitmen DPRD Kolut dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya.

Dua agenda utama rapat paripurna tersebut adalah penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kolut Tahun Anggaran 2024 dan penetapan empat raperda baru. Keempat raperda tersebut dinilai krusial untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kolut. Pembahasan yang komprehensif diharapkan mampu menghasilkan regulasi yang efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.

Empat raperda yang telah ditetapkan meliputi Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Literasi, Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan, Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, serta Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Penetapan ini menandai langkah maju dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kolut melalui berbagai program yang tertuang dalam raperda tersebut.

Fathullah Hasyim dari Fraksi Demokrat menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya di daerah pedesaan. Ia juga menyoroti perlunya perbaikan infrastruktur penunjang ekonomi, seperti jalan usaha tani, jembatan, dan irigasi, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Pemerataan pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa," ungkap Fathullah Hasyim.

Selain itu, Fathullah Hasyim juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan sektor pertambangan dan kesiapan menghadapi potensi bencana. Transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi kunci untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Nasir Banna dari Fraksi PDIP mengingatkan pentingnya menindaklanjuti temuan-temuan Inspektorat yang belum diselesaikan. Hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Ia juga menekankan perlunya peningkatan pengawasan terhadap dana desa serta pengelolaan pasar desa agar lebih efisien dan tepat sasaran.

Nasir Banna menambahkan, "Pengawasan yang ketat terhadap dana desa dan pengelolaan pasar desa sangat penting untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat."

Adi Putra dari Fraksi Gerindra mempertanyakan alasan rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati belum difungsikan secara maksimal. Ia juga menyoroti pentingnya penataan ulang aset kendaraan daerah agar dapat digunakan secara lebih efisien dan bermanfaat bagi masyarakat Kolut. Penggunaan aset daerah yang optimal akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Busra Daming dari Fraksi NasDem menekankan pentingnya pemutakhiran data hasil tambang. Pemutakhiran data ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat klaim bagi hasil penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Ia juga berharap pemerintah memberikan perhatian lebih pada penataan Masjid Agung Bahrurrasyad Wal Ittihad sebagai ikon kebanggaan daerah.

Pemutakhiran data tambang sangat penting untuk memastikan keakuratan data dan memperkuat klaim bagi hasil penerimaan negara bukan pajak. Hal ini akan berdampak positif pada pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Penetapan empat raperda ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kolaka Utara. Dengan adanya regulasi yang jelas dan komitmen dari semua pihak, diharapkan pembangunan di Kolut dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.